Rabu 11 Februari 2015, 00:00 WIB

Pilkada 2015 Sulit Terlaksana

MI/ANSHAR DWI WIBOWO | Politik dan Hukum
Pilkada 2015 Sulit Terlaksana

ANTARA/YUDHI MAHATMA

 
PRESIDEN Joko Widodo kembali mengutarakan keinginannya agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di 201 daerah dapat dilaksanakan paling lambat pada akhir September 2015.

Namun, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, hal itu sangat sulit diwujudkan karena mepetnya waktu persiapan.

"Tadi Presiden menyampaikan harapannya agar pilkada serentak bisa September, tapi beliau tidak menjelaskan alasannya apa. Menurut KPU, itu mepet sekali waktunya sekalipun ada tahapan-tahapan yang dipangkas," kata Arief seusai bertemu Presiden Joko Widodo bersama sejumlah anggota KPU lainnya di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Berdasarkan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014, pelaksanaan pilkada serentak diselenggarakan pada 2015.

Sesuai amanat UU seperti itu, KPU telah menyusun draf peraturan tentang tahapan, program, dan jadwal pilkada. Berdasarkan perhitungan KPU, pilkada serentak baru bisa digelar pada 16 Desember 2015.

Dengan begitu, jika pelaksanaan pilkada serentak dilakukan sesuai keinginan Presiden, lanjut Arief, setidaknya tiga tahapan yang harus direvisi untuk penyingkatan waktu. Apalagi hingga saat ini masih belum ada kepastian mengenai tata cara pelaksanaan pilkada karena DPR dan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk merevisi UU No 1/2015.

"Kalau sekarang semua masih meraba-raba. Sepanjang semua mendukung, yakni UU, anggaran, dan personel, bisa saja diselenggarakan pada September 2015, tapi memang agak berat kalau semua tiba-tiba disuruh siap," ujar dia.

Pada kesempatan itu, ia juga mengemukakan total anggaran pelaksanaan pilkada serentak yang mencapai Rp5,6 triliun. Anggaran itu tidak termasuk pembiayaan untuk Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Barat (ketiganya berada di Sulawesi Tenggara), karena ketiganya belum menganggarkan dana pilkada.

Pemerintah daerah setempat beralasan pada saat penyusunan RAPBD, belum ada kejelasan mengenai pengesahan Perppu Nomor 1/2014 menjadi undang-undang.

"Anggaran pilkada di setiap daerah itu berbeda, bervariasi. Kalau secara keseluruhan, mencapai Rp5,6 triliun kecuali tiga daerah di Sulawesi Tenggara," kata Arief.

Beberapa kali

Di kesempatan terpisah, hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan mayoritas publik mengharapkan pilkada serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun untuk mengurangi pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat.

"Publik tidak ingin ada pejabat pelaksana tugas (PlT) yang ditunjuk pemerintah sebagai konsekuensi pilkada langsung serentak. Untuk itu, berdasarkan survei, publik mengharapkan pilkada serentak digelar beberapa kali dalam lima tahun," kata peneliti LSI Fitri Hari, di Jakarta, kemarin.

Sebanyak 63,2% responden, kata dia, menginginkan pilkada digelar lebih dari tiga kali dalam lima tahun dengan alasan jarak selesainya masa jabatan kepala daerah dan jadwal pilkada lebih singkat, sehingga masa kerja plt tidak lama. (Pol/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More