Rabu 15 Juli 2020, 04:34 WIB

Pemerintah Pastikan OJK tidak Dibubarkan

Pra/Uta/P-3 | Ekonomi
Pemerintah Pastikan OJK tidak Dibubarkan

Dok MI
Ilustrasi -- Otoritas Jasa Keuangan

 

KEPALA Staf Presiden Moeldoko membeberkan beberapa badan atau lembaga yang tengah dievaluasi dan berpeluang untuk dibubarkan.
Badan atau lembaga itu antara lain Komisi Usia Lanjut, Badan Akreditasi Olahraga, dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Menurutnya, peran lembaga-lembaga itu sejauh ini tidak optimal dan bisa dikerjakan kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi serupa.

“Seperti BRG. Sejauh ini perannya memang cukup bagus. Tapi kita lihat, dalam sisi penanganan kebakaran lahan, apakah bisa ditangani juga oleh BNPB. Kemudian, dalam hal optimalisasi lahan gambut untuk pertanian, apakah bisa dimaksimalkan di Kementerian Pertanian. Itu yang sedang dikaji,” ujar Moeldoko di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Demikian pula dengan Komisi Lanjut Usia. Ia meyakini tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan komisi tersebut. “Kalau masih bisa masuk kecakupan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nanti kita lihat,” tuturnya.

Moeldoko mengungkapkan pembubaran atau penggabungan lembaga dilakukan demi menciptakan sebuah organisasi yang sederhana, adaptif, dan fleksibel.

“Kalau punya karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan karena Pak Presiden berulang kali mengatakan kita bukan lagi di era negara besar melawan negara kecil, negara lemah melawan negara berkembang, melainkan negara cepat melawan negara lambat,” tandasnya.

Di sisi lain, Moeldoko memastikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak masuk daftar 18 lembaga yang akan dibubarkan pemerintah. Lembaga atau badan yang akkan dibubarkan ialah yang hanya memiliki payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) atau peraturan pemerintah (PP). “OJK itu lembaga yang ada di bawah UU. Itu area bermainnya bukan di pemerintahan,” tukasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membahas secara rinci rencana pembubaran 18 lembaga negara yang
dinilai tidak produktif. Pemerintah di minta terbuka lembaga mana saja yang akan dibubarkan. (Pra/Uta/P-3)

Baca Juga

Antara/Moch Asim

Kartu Prakerja Kebanjiran Proposal untuk Bermitra

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 07 Agustus 2020, 23:13 WIB
"Ada 5 calon digital platform baru, 4 calon mitra pembayaran baru, 16 calon lembaga pelatihan baru dan 362 jenis pelatihan baru. Ini...
Ilustrasi

Perbankan Ikut Bantu UMKM Masuk Ekosistem Ekonomi Digital

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 07 Agustus 2020, 23:10 WIB
Pelatihan diadakan dalam rangka menyukseskan program 10 juta UMKM Go Online dari Kementerian Koperasi dan...
Dok. Pribadi

Kreditur Apartemen Essence Darmawangsa Diminta Ajukan Tagihan

👤Putra Ananda 🕔Jumat 07 Agustus 2020, 23:08 WIB
Dia menyatakan bahwa batas akhir pengajuan tagihan kreditor dan pajak dalam PKPU ini jatuh pada pekan depan atau Kamis 13 Agustus 2020,...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya