Selasa 14 Juli 2020, 22:12 WIB

Dua Pegawai Disdukcapil Cirebon Tersangka Pungli KTP

Nurul Hidayah | Nusantara
Dua Pegawai Disdukcapil Cirebon Tersangka Pungli KTP

Antara
Ilustrasi

 

DUA orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan KTP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon.

Kedua tersangka yakni inisial PH aparatur sipil negara (ASN) dan AS yang berstatus sebagai honorer di dinas tersebut.

‘’Keduanya kami tetapkan sebagai tersangka setelah memenuhi dua alat bukti,’’ungkap Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M Syahduddi, Selasa (14/7).

Seperti diketahui, pada 24 Juni 2020 lalu, tim saber pungli  Provinsi Jabar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Sedikitnya lima orang diamankan pada OTT tersebut. Pada 27 Juni 2020, kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Polresta Cirebon. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Cirebon, akhirnya dua orang ditetapkan sebagai tersangka.

Sedangkan tiga orang lainnya masing-masing dengan inisial SE, Kabid Dafduk, Disdukcapil Kabupaten Cirebon serta B dan MS hingga kini masih dilakukan pendalaman.

Baca juga : 3 Bulan lagi, Seluruh Kelurahan di Cirebon Terkoneksi Serat Fiber

‘’Karena belum memenuhi dua alat bukti, sehingga masih dilakukan pendalaman terhadap ketiganya,’’ ungkap Syahduddi.

Ada pun motif yang dilakukan tersangka diantaranya memungut uang untuk pengurusan KTP. Rata-rata, lanjut Syahduddi, mereka yang mengurus dokumen kependudukan bukan pemohon baru, namun pemohon lama yang akan mengajukan perbaikan data kependudukan karena berbagai alasan. Sehingga mereka menempuh jalur lain yang kemudian dimanfaatkan oleh kedua tersebut.

Syahduddi juga mengungkapkan dari tangan kedua ditemukan sejumlah alat bukti. Untuk tersangka PH barang bukti berupa uang sebesar Rp 11.850.000 sedangkan untuk tersangka AS ditemukan uang sebesar Rp 250 ribu.

Selanjutnya kedua dijerat UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda Rp 75 juta. (OL-2)

Baca Juga

MI/Dwi Apriani

Besi Pembatas Jalan di Ampera Rusak, BBPJN Anggarkan Rp40 Juta

👤Dwi Apriani 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 16:44 WIB
BBPJN Sumsel telah menganggarkan Rp40 juta  untuk memperbaiki 135 bollard atau besi pembatas Jembatan Ampera yang rusak dan...
Antara

Muarojambi Mulai Terbakar

👤Solmi 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 16:09 WIB
Hampir sepuluh hektare lahan di sekitar konsesi sebuah korporasi di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, terpanggang semenjak...
Dok/Ist

Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan di Labuan Bajo

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 16:00 WIB
Dengan semakin banyak pembangunan di Labuhan Bajo otomatis semakin sejahtera...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya