Selasa 14 Juli 2020, 13:40 WIB

Hakim Pengadilan Negeri Bandung Tolak Eksepsi Sunda Empire

Antara | Nusantara
Hakim Pengadilan Negeri Bandung Tolak Eksepsi Sunda Empire

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.
Suasana jalannya sidang pembacaan dakwaan kasus petinggi Sunda Empire di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, bulan lalu.

 

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa
hukum para terdakwa kasus hoaks Sunda Empire.

Kuasa hukum Sunda Empire, Misbahul Huda, mengatakan putusan hakim itu akan membuat persidangan kasus kekaisaran palsu itu akan tetap berlanjut. Karena, kata dia, eksepsi yang disampaikannya oleh hakim dinilai sudah masuk ke pokok perkara.

"Itu dianggap sudah masuk ke dalam substansi pokok perkara, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh karena sudah masuk
dalam pokok perkara, maka perkara tetap dilanjutkan," kata Misbahul, di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (14/7).

Dengan dilanjutkannya persidangan, maka pihak kuasa hukum juga bakal menyiapkan sejumlah pembuktian yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam nota keberatan.
  
Pihaknya, kata dia, juga bakal menghadirkan sejumlah saksi berkaitan dengan kasus hoaks Sunda Empire itu. Adapun kasus itu menjerat
tiga petinggi Sunda Empire, yakni Nasri Banks, Raden Ratnaningrum, dan Ki Ageng Ranggasasana.

"Kami menunggu jaksa selesai (menghadirkan saksi), kalau sudah selesai jaksa, kami menghadirkan saksi jika diperlukan, intinya
kami siap menghadapi," kata Misbahul.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta agar majelis hakim menolak nota keberatan kuasa hukum Sunda Empire, karena
dinilai apa yang disampaikan itu sudah masuk ke dalam pokok perkara.

Jaksa meminta agar hakim melanjutkan persidangan perkara tersebut ke tahap-tahap pemeriksaan dan pembuktian selanjutnya, dengan
tidak mengabulkan eksepsi Sunda Empire.

"Kami berpendapat bahwa keseluruhan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidaklah mengubah materi dakwaan secara
keseluruhan, karena surat dakwaan kami yang diajukan sudah memenuhi unsur Pasal 143 (2) huruf a dan b KUHAP," kata Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Suharja.

Para petinggi Sunda Empire itu didakwa dengan dua pasal, yakni Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP, lalu dakwaan kedua Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Antara/OL-09)
  

Baca Juga

MI/Denny Susanto

Angka Kesembuhan Penderita Covid di Kalsel Hampir 60 Persen

👤Denny Susanto 🕔Selasa 04 Agustus 2020, 09:56 WIB
Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel merilis, sampai Selasa (4/8) pagi jumlah kasus positif virus korona di Kalsel...
Hijrah Ibrahim

Pasien Sembuh di Maluku Utara Bertambah

👤Hijrah Ibrahim 🕔Selasa 04 Agustus 2020, 09:49 WIB
Saat ini pasien positif covid-19 di Maluku Utara tersisa 684 orang dari 1.562 orang yang masih dalam perawatan. Sedangkan 829 orang...
MI/Djoko Sardjono

Polres Klaten Gelar Doa Pemilu Damai

👤Djoko Sardjono 🕔Selasa 04 Agustus 2020, 09:20 WIB
Polres Klaten bersama jajaran dan tokoh masyarakat menggelar doa bersama untuk Pilkada damai di Kabupaten Klaten yang akan digelar pada 9...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya