Selasa 14 Juli 2020, 06:21 WIB

Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri

MI/Heri Susetyo
Ilustrasi rapid test

 

PEMERINTAH, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid test Antibodi bagi pasien mandiri.

Surat Edaran itu adalah regulasi yang dibuat pemerintah guna menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh tanah air yang ingin memeriksakan antibody secara cepat.

Penetapan harga rapid test sendiri karena adanya variasi harga yang beredar yang dapat membuat masyarakat bingung. Selain itu, regulasi mengenai penetapan harga rapid test juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.

Baca juga: Kasus Baru Positif Covid-19 Hasil Tracing Secara Masif

"Jadi, ini sesuai juga dengan permintaan masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang meminta menetapkan harganya (rapid test). Ini juga membantu masyarakat supaya masyarakat tidak bingung terkait harga kalau berkunjung ke tempat layanan kesehatan,” kata Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti saat bincang publik di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (13/7).

Adapun penetapan harga tersebut merupakan harga pemeriksaan rapid test termasuk biaya alat rapid test, alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis, termasuk biaya jasa layanan, misalnya dokter atau dokter spesialis.

Tri Hesty juga menambahkan batas harga yang ditetapkan yakni Rp150 ribu berlaku untuk seluruh layanan kesehatan bagi pasien mandiri dengan pasien yang meminta pemeriksaan tersebut, di luar bantuan pemerintah.

“Intinya, bukan yang untuk skrining yang bantuan pemerintah,” sebut Tri Hesty.

Adapun pemeriksaan tersebut berlaku di semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah, swasta, klinik, dan berbagai tempat pengecekan lain.

Terkait sanksi, Tri Hesty mengakui bahwa Kementerian Kesehatan belum menetapkan sanksi nyata terkait pelanggaran penetapan harga rapid test.

Namun, menurutnya, Kementerian Kesehatan akan melihat lebih lanjut terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan penetapan harga tersebut baik dari sisi masyarakat, tempat layanan kesehatan, tenaga medis, serta para distributor dan penyedia alat rapid test.

“Saya rasa dengan adanya distributor-distributor yang juga ikut membantu, dengan harga yang juga bisa bersaing, tentu akan lebih membantu rumah sakit. Itu yang kita harapkan,” pungkas Tri Hesty. (OL-1)

Baca Juga

ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

Anggap Covid-19 Konspirasi, Aa Gym: Menzalimi Diri dan Orang Lain

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 10 Agustus 2020, 18:25 WIB
Aa Gym berharap masyarakat menyadari bahwa ujian pandemi harus disikapi dengan serius, tidak dengan kebodohan, kekonyolan dan...
MI/FRANSICO CAROLIO HUTAMA GANI

Mamah Dedeh: Protokol Kesehatan Harus Dimulai Dari Diri Sendiri

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Senin 10 Agustus 2020, 18:20 WIB
Mamah Dedeh mengingatkan pada kelompok usia rentan covid-19, termasuk kelompok lansia agar menerapkan protokol...
DOK The Sultan Hotel & Residence Jakarta

The Sultan Hotel & Residence Hidupkan Kembali Sultan Pizzeria

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 10 Agustus 2020, 17:08 WIB
Sultan Pizzeria terletak di area main tower, dekat dengan Kudus Hall dan infinity swimming...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya