Senin 13 Juli 2020, 15:13 WIB

Komisi III DPR Cecar Dirjen Imigrasi Soal Djoko Tjandra

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Komisi III DPR Cecar Dirjen Imigrasi Soal Djoko Tjandra

MI/M Soleh
Buronan Djoko Tajndra

 

KOMISI III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam kesempatan tersebut para anggota DPR Tampak menanyai Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting terkait peran imigrasi dalam kasus pelarian buronan korupsi Djoko Tjandra ke luar negeri.

"Bapak bukan hanya sebagai pelaksanan teknis tapi juga penegak hukum karena dalam UU imigasi ada sejumlah tindak pidana yang menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Imgigrasi," tutur Anggota Komisi III Arsul Sani di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7).

Dalam kesempatan tersebut, Arsul juga mempertanyakan prosedur penerbitan paspor oleh Dirjen Imigrasi. Bagaimana Djoko Tjandra yang saat itu berstatus sebagai buronan terpidana korupsi bisa mendapatkan paspor resmi dari negara sehingga bisa kabur ke luar negri dan menjadi warga negara Papua Nugini.

"Seluruh rakyat sudah baca berita sejak beberapa tahun lalu Djoko sudah tanggalkan statusnya sebagai WNI di Papua Nugini dan menjadi WNA. Pertanyaanya adalah bapak pasti tau dan mustahil tidak tahu atau titdak mungkin membaca. Apalagi disampaikan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono. Bagaimana WNA bisa dapatkan paspor, bagaimana imigrasi Jakarta Utara keluarkan paspor," tutur Arsul.

Menurut Arsul, terdapat kelalaian terhadap proses penerbitan paspor yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Untuk itu ia meminta Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting dapat menjelaskannya ke DPR.

"Bagaimana proses kehati-hatian yang dilakukan imigrasi sebelum keluarkan paspor pada seseorang. Seluruh Idnonesia tahu Djoko ialah WNA, buronan, dan terpidana. Saya ingin bapak berikan jawaban apa adanya. Kalau kelalaian dan kesalahan akui saja nanti diperbaiki," paparnya.

Selain itu, Arsul juga mempertanyakan peran kejaksaan dalam kasus buronan Djoko Tjandra. Pasalnya, saat melakukan permohonan penerbitan paspor Djoko masih berstatus sebagai terpidana yang menjadi buronan kejaksaan.

Baca juga : Komisi III Sepakat RUU Perampasan Aset Dibutuhkan

"Apakah imigrasi kerjasama dengan kejaksaan, terlepas status buron udah di cabut tapi ini persoalan yang nanti ditanyakan pada kelpolisian," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting mengakui bahwa tidak semua perbatasan wilayah Indonesia memiliki pos pemeriksaan. Jhoni mengatakan, celah ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk keluar masuk wilayah Indonesia secara ilegal.

"Tidak semua garis perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga terdapat pos pemeriksaan keimigrasian. Celah seperti inilah yang menurut hemat kami sering atau bisa dimanfaatkan oknum untuk keluar masuk Indonesia secara tidak resmi atau ilegal," katanya.

Jhoni pun memaparkan, Indonesia memiliki garis perbatasan darat yang luas dengan negara-negara lain. Ia mencontohkan, banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang bisa masuk ke Malaysia secara ilegal melalui perbatasan-perbatasan di Kalimantan.

"Perbatasan darat Kalimantan dan Malaysia 2.019 kilometer, yang terdiri dari Kalbar kurang lebih 982 kilometer, Kaltara sisanya. Belum yang traditional passage antara tiga provinsi yang ada di Thailand Selatan dengan Provinsi Aceh, kemudian ada traditional passage Johor Malaysia dengan Kepulauan Riau baik itu ke Batam, pulau-pulau dekat Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun," lanjutnya.

Ia mengatakan, total pintu masuk wilayah Indonesia dengan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan tempat pemeriksaan khusus (TPK) sebanyak 215. Rinciannya, TPI udara 37, TPI laut 90, TPI pos lintas batas internasional 11, TPI pos lintas batas tradisional PLBT 44, dan pelabuhan sebagai TPK sebanyak 33.

"Total TPI itu ada 182, total TPK keseluruhan 33. Total pintu masuk wilayah Indonesia, TPI dan TPK yaitu 215," ujar Jhoni. (OL-2)

 

Baca Juga

MI/ROMMY PUJIANTO

Kesehatan dan Ekonomi Beriringan

👤Dhk/P-2 🕔Selasa 04 Agustus 2020, 05:45 WIB
Penanganan dan pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia membutuhkan kerja bersama seluruh pihak yang terintegrasi antara satu dan lainnya...
MI/SUSANTO

Birokrasi Atasi Korona Jadi Lebih Panjang

👤Cah/P-2 🕔Selasa 04 Agustus 2020, 05:33 WIB
Pembentukan komite ini tidak ada bedanya karena satgas pun bisa langsung bertanggung jawab kepada presiden. Malah lebih tidak efektif...
ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Tancap Gas Tangani Dampak Covid-19

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 04 Agustus 2020, 05:27 WIB
Jika dilihat dari besaran stimulus, tarikan kepentingan korporasi lebih dominan ketimbang...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya