Senin 13 Juli 2020, 12:11 WIB

Industri Tembakau Malang Tuntut Keadilan HJE Rokok

Bagus Suryo | Nusantara
Industri Tembakau Malang Tuntut Keadilan HJE Rokok

MI/Bagus Suryo
Para karyawan di sebuah perusahaan kecil hasil tembakau di Malang, Jawa Timur

 

PERUSAHAAN rokok kecil dan menengah di Kota Malang, Jawa Timur menuntut keadilan kepada pemerintah segera memberlakukan harga jual eceran (HJE) rokok minimum 85% sampai 100% sesuai banderol secara nasional. Sebab dampak dari Perdirjen Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau membuka peluang persaingan usaha tidak sehat. 

Dalam klausul aturan tersebut membolehkan produsen besar menjual rokok ke konsumen dengan harga di bawah 85% dari harga banderol. Penerapan aturan itu pun dianggap merugikan lantaran hanya terbatas di 50% wilayah pengawasan Kantor Bea Cukai.

"Ini jelas sangat tidak adil," tegas Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) Heri Susianto, Minggu (12/7).

Menurut Heri, selama ini produsen besar menikmati keuntungan penjualan rokok dengan harga di bawah 85% dari HJE atau banderol. Ujung-ujungnya mereka menjual rokok murah. Akibatnya, produsen kecil rokok kian tertekan karena persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang.

"Karena itu Formasi menuntut keadilan. Aturan harus diberlakukan penuh secara nasional, bukannya hanya di 50% wilayah pengawasan Bea Cukai," tuturnya.

Selama ini para produsen besar terus menerapkan praktik menyiasati pemasaran menjual rokok termurah di bawah banderol atau tidak sesuai HJE pita cukai. Bagi Formasi, persaingan usaha yang tidak sehat itu berdampak menggerus bahkan mematikan produsen kecil rokok yang berujung putus hubungan kerja. 

"Ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi," katanya.

Untuk itu ratusan pengusaha kecil rokok yang tergabung dalam Formasi di Kota Malang memberikan masukan ke pemerintah. Sejumlah masukan itu diantaranya pemberlakuan aturan penjualan rokok harus 85% dari HJE dan secara bertahap 100%.

baca juga: APTI: Wabah Covid Bisa Merusak Industri Rokok

Pemberlakuan aturan pun tidak terbatas di 50% wilayah pengawasan Kanwil Bea dan Cukai, akan tetapi menyeluruh di semua wilayah secara nasional. Untuk sementara waktu, katanya, diberlakukan dulu harga rokok 85% dari banderol di semua daerah, lalu harga 100% sesuai kondisi perekonomian.

"Saat ini Perdirjen menetapkan 50 kota, kami berharap batasan diperluas di semua kabupaten/kota," imbuhnya.Hal itu dilakukan agar ada aturan yang seragam, berkeadilan dan memberikan kepastian bagi pengusaha.(OL-3)

Baca Juga

ANTARA/FB Anggoro

Pemkot Pekanbaru Gelar Razia Masker

👤Rudi Kurniawansyah 🕔Senin 10 Agustus 2020, 10:49 WIB
Warga yang kedapatan tidak memakai masker dikenakan sanksi denda uang sebesar Rp250 ribu untuk motor roda dua, dan Rp1 juta untuk mobil...
MI/Rendy Ferdiansyah

103 Titik Panas Bertebaran di Babel, BPBD Siaga

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Senin 10 Agustus 2020, 10:18 WIB
"Untuk Senin (10/8) ini, titik panas terpantau satelit terbanyak ada di Kabupaten Bangka Selatan 42 titik, total keseluruhan 103...
MI/Palce Amalo

Balai Besar KSDA NTT Bersihkan Sampah di TWA Camplong

👤Palce Amalo 🕔Senin 10 Agustus 2020, 09:56 WIB
Aksi itu bertujuan memperingati Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang dirayakan setiap 10...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya