Senin 13 Juli 2020, 00:57 WIB

Tumpang Tindih Aturan Perpajakan harus Ditiadakan

Widhoroso | Ekonomi
Tumpang Tindih Aturan Perpajakan harus Ditiadakan

ANTARA/Kornelis Kaha
Aktivitas di salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

 

PEMERINTAH harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa telah melakukan pengelolaan dan distribusi hasil pajak dengan transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Pemerintah juga dituntut memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa tidak ada tumpang tindih dalam regulasi sektor perpajakan.  
 
"Harus diakui regulasi negara dalam bidang perpajakan yang berlaku saat ini masih harus disempurnakan agar tercipta peraturan perpajakan yang integratif dan tidak rancu. Harus diakui masih terjadi tumpang tindih peraturan perpajakan," jelas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Selatan II Edi Slamet Irianto, Minggu (12/7)

Ia mencontohkan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yang terkait dengan sektor perpajakan tentang insentif pajak badan untuk perusahaan terbuka berupa potongan pajak sebesar 6% karena suatu kedaruratan masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, Undang-Undang Perpajakan yang mengatur obyek yang sama belum dicabut.

"Kerancuan dan tumpang tindih seperti ini akan berpotensi menciptakan kebingungan bagi petugas pajak dan wajib pajak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya," papar Edi.

Edi juga menekankan bahwa Pemerintah juga harus melakukan pengawasan kepada wajib pajak badan yang telah diberikan insentif. Jangan sampai wajib pajak yang telah diberikan insentif justru memanfaatkan kemudahan ini untuk mengeruk keuntungan lebih banyak sehingga masyarakat dan negara dirugikan.

"Yang paling aktual adalah importir alat kesehatan terkait penanganan Covid-19 yang telah diberikan insentif berupa pembebasan pajak kepabeanan dan PPN. Mereka seharusnya menurunkan harga jual barang-barang dimaksud. Tapi dalam kenyataanya beberapa perusahaan tidak mau menurunkan harga jualnya. Untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat seharusnya Pemerintah menertibkan praktik tidak sehat seperti ini," jelas Edi lebih lanjut.

Menurut Edi Slamet, dalam mencapai tujuan luhur yaitu pajak sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila, yang mendesak harus dibenahi adalah regulasi pajak. Pemerintah bersama DPR harus membuat dan menciptakan regulasi perpajakan dan tata kelola pajak yang transparan dan berkeadilan serta memberikan iklim yang kondusif agar tercipta kepatuhan wajib pajak yang penuh kesadaran dan keikhlasan.

"Ini menjadi PR besar kita semua agar tujuan dasar pajak sebagai implementasi nilai-nilai luhur Pancasila dapat dapat diwujudkan dengan semangat kegotongroyongan yang merupakan genetika dari bangsa kita," papar. (RO/R-1)

 

 

Baca Juga

Istimewa

Kemudahan Investasi Asing Genjot Industrialisasi

👤RO/Micom 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 21:16 WIB
Regulasi yang memudahkan masuknya investasi harus didorong, seperti RUU...
ANTARA/Audy Alwi

Perusahaan Swasta Besar Harus Jadi Bapak Angkat UMKM

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 19:34 WIB
Menurut Aviliani, perusahaan besar itu menjadi bagian dan wajib mengangkat kehidupan...
Ist/Maybank

Maybank Indonesia & Maybank Foundation Teruskan Program RISE 2.0

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 16:03 WIB
Pelatihan RISE 2.0 level Basic ini berlangsung secara daring dengan total peserta 25 penyandang disabilitas dengan berbagai latar...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya