Minggu 12 Juli 2020, 05:41 WIB

Setop Poles Citra dengan Dana Korona

Dhk/P-2 | Politik dan Hukum
Setop Poles Citra dengan Dana Korona

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Ketua KPK Firli Bahuri

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima laporan adanya kepala daerah yang mengambil kesempatan untuk pencitraan dengan membonceng penggunaan dana penanganan covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan kecenderungan itu jamak jelang pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang.

“Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi pilkada serentak Desember 2020, setop poles citra Anda dengan dana penanganan korona,” kata Firli melalui keterangannya di Jakarta, kemarin.

Firli mengatakan pihaknya kerap mendapat informasi soal kepala daerah petahana yang mendompleng bantuan sosial dari uang negara. Kepala daerah yang bersangkutan menggunakan selembar stiker foto diri atau spanduk raksasa untuk melakukan pencitraan.

“Selain tidak elok dilihat, hal ini tentunya telah mencederai niat baik dan kewajiban pemerintah membantu rakyat di masa seperti ini,” ucap Firli.

Ia pun berharap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu agar sejak dini mengingatkan dan memberi sanksi kepada para petahana yang memanfaatkan program bantuan sosial pandemi covid-19 seperti itu. Firli lantas mengutip Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat ancaman sanksi berupa pembatalan sebagai calon kepala daerah.

Firli mengatakan potensi penyalahgunaan dana penanggulangan covid-19 juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran, khususnya di wilayah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak. Menurutnya, sejumlah daerah terindikasi mengajukan anggaran secara tidak wajar.

“Beberapa kepala daerah yang berkepentingan untuk maju, kami lihat mengajukan alokasi anggaran covid-19 yang cukup tinggi. Padahal, kasus di wilayahnya sedikit,” ucap Firli.

Praktik pencitraan petahana dengan memanfaatkan program bansos telah beberapa kali diungkit Bawaslu RI. Dari 270 daerah peserta pilkada, sebanyak 224 daerah memiliki kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada.

“Saat situasi pandemi covid-19, banyak hal yang terjadi di lapangan dan sulit untuk membedakan kegiatan kemanusiaan murni atau kegiatan kampanye yang kebetulan berasal dari petahana,” ujar Ketua Bawaslu RI Abhan.

Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkomitmen untuk terus mengawasi sekaligus memperingatkan para kepala daerah dan jajaran pejabatnya untuk menghindari pemanfaatan bansos untuk pencitraan. ((Dhk/P-2)

Baca Juga

Dok MI

Ini Alasan LPDP Tagih Veronica Koman Kembalikan Beasiswa

👤Henri Siagian 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 09:50 WIB
Setelah menjadi alumni, Veronica tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkarya di Indonesia sehingga LPDP memberikan peringatan sampai...
MI/Permana

Jurnalis Senior Saur Hutabarat Dianugerahi Bintang Mahaputera

👤Henri Siagian 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 09:20 WIB
"Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, apakah Saur tidak pernah mengkritisi pemerintahan Joko Widodo? Sebagai jurnalis, Saur tetap...
DOK DPR RI

Anggota DPR RI Apresiasi Pemerintah Bantu UMKM

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 09:00 WIB
Politisi Partai Gerindra itu berharap, dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini, bisa...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya