Sabtu 11 Juli 2020, 16:58 WIB

Aktivis: UU PKS Bisa Lindungi Korban Secara Komprehensif

Putri Rosmalia Octaviyani | Humaniora
Aktivis: UU PKS Bisa Lindungi Korban Secara Komprehensif

Antara/Novrian Arbi
Sejumlah aktivis di Bandung, Jawa Barat, melakukan unjuk rasa termasuk soal pengesahan RUU PKS.

 

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dianggap sudah sangat mendesak. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Serta, mencegah kekerasan seksual terhadap semua unsur masyarakat tanpa terkecuali. "Subtansi UU yang mengatur terkait pemulihan untuk korban itu belum ada. Belum ada mandat pencegahan hingga pemulihan secara komprehensif," ujar aktivis Swara Parangpuan, Nur Hassanah, dalam seminar virtual, Sabtu (11/7).

Nur mengatakan selama ini penyelesaian kasus kekerasan seksual cenderung berlandaskan KUHP. Namun, KUHP saja tidak cukup. Terdapat hal terkait kekerasan seksual, khususnya dari perspektif kebutuhan korban yang tidak tencantum dalam KUHP.

Baca juga: Penyelesaian RUU PKS Perlu Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat

"KUHP hanya mengenal perkosaan, pencabulan dan perzinahan. KUHP tidak melindungi hak korban, hanya mengenal pidana penjara. Selain itu, proses peradilan juga berlangsung lama," pungkas Nur.

UU PKS diharapkan turut menyertakan sejumlah hal krusial. Mulai dari mekanisme pencegaha terintegrasi, delik pidana yang komprehensif, hingga penegak hukum yang lebih mampu dan terlatih mengidentifikasi kebutuhan korban.

"Juga aturan agar ada rehabilitasi bagi pelaku. Rehabilitasi itu untuk pelaku yang berada di bawah 14 tahun misalnya. Dia juga harus dapat rehabilitasi," imbuhnya.

Baca juga: Polisi Sulit Identifikasi Korban Eksploitasi Seksual WN Prancis

Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, berpendapat UU PKS sangat dibutuhkan untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Sejauh ini, belum ada mekanisme komprehensif terkait perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Aturan dan lembaga yang bertugas menangani korban kekerasan seksual belum terintegrasi dengan baik. Tersebarnya formulasi pemenuhan hak korban dalam berbagai aturan dan bervariasinya lembaga, menyebabkan persoalan tersebut tidak terkoordinasi dan tidak komprehensif.(OL-11)

 

Baca Juga

Dok. Istagram/SKUUKZKY

Suzy Alasan Gabung Drama Startup

👤MI 🕔Senin 28 September 2020, 02:10 WIB
DRAMA terbaru Startup pada Oktober mendatang bakal menampilkan aktris Suzy, 25, dan aktor Nam...
ANTARA

H-3 Gempa Bumi Bisa Terdeteksi

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Senin 28 September 2020, 00:55 WIB
SISTEM peringatan dini gempa bumi kini mampu mendeteksi dan memberikan peringatan gempa dalam 1-3...
MI/Adam Dwi

Jadi Penyintas Covid-19, Ini Pelajaran yang Dipetik Rektor IPB

👤Syarief Oebadiillah 🕔Minggu 27 September 2020, 23:04 WIB
Mengutip Ibnu Sina, Arif mengatakan, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah langkah awal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya