Sabtu 11 Juli 2020, 10:16 WIB

Kasus Joko Tjandra Bukti Penegakan Hukum tidak Terintegrasi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Kasus Joko Tjandra Bukti Penegakan Hukum tidak Terintegrasi

MI/M Soleh
Joko Tjandra

 

BURONAN kasus cassie Bank Bali Joko Tjandra sejak 2008 bebas keluar-masuk Indonesia tanpa terdekteksi. Bahkan, dia membuat sendiri KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu cukup membuktikan sistem penegakan hukum tidak bekerja dalam satu bingkai komando atau nihil integrasi.

"Mengenai pencarian yang belum membuahkan hasil atas Joko Tjandra, catatan pertama adalah ini merupakan kelemahan sistem regulasi penegakan hukum yang tidak terintegrasi," tegas Pakar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji kepada Media Indonesia, Sabtu (11/7).

Menurut dia, sistem regulasi penegakan hukum, artinya regulasi penegakan hukum tidak terintegrasi dan tidak tersinkronisasi. Akibatnya, terkesan stakeholder penegakan hukum seolah berjalan sendiri dan justru menimbulkan kelemahan sistem pengawasan terhadap masalah buronon seperti Joko Tjandra.

Baca juga: Gara-Gara KTP Djoko Lurah Dinonaktifkan

Negara juga, kata dia, belum maksimal dalam penguatan perjanjian yang bersifat resiprokasi seperti ekstradisi maupun MLA on Criminal Matters. Dengan begitu permasalahan DPO akan selalu menjadi kendala yang tidak solusif.

Ia juga menilai seluruh pihak yang membantu dan melindungi pelarian Joko Tjandra mesti mempertanggung jawabkannya di hadapan hukum.

"Dalam kaitan pendekatan penindakan dan sistem regulasi hukum pidana, memang sebaiknya siapapun yang membantu, menutupi dan melindungi proses penegakan hukum dianggap bertanggung jawab secara hukum," pungkasnya.

Joko Tjandra diketahui berpindah kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi WN Papua Nugini selama buron. Terpidana cassie bank bali bernama lengkap Joko Soegiarto Tjandra ini mendaftarkan upaya hukum luar biasa yakni PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 8 Juni 2020.

Untuk mengajukan persyaratan PK, ada persyaratan pemohon wajib melampirkan fotokopi KTP. Berdasarkan data yang diberikan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Joko Tjandra melakukan perekaman data dan cetak KTPel di kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan dengan alamat Jl Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Joko diketahui menjadi buronan dan berada di luar negeri hingga Mei 2020. Namun, seperti keterangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, pihak imigrasi tidak mendeteksi kedatangan Joko Tjandra ke tanah air. Pada 8 Juni, ia mendaftarkan PK ke MA menggunakan dokumen kependudukan baru. (OL-1)

Baca Juga

MI/Rudi Kurniawansyah

Kapolri Maksimalkan Penerapan Inpres No 6/2020

👤Sri Utami 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 17:51 WIB
Seluruh jajaran kepolisian diperintahkan membantu upaya penegakan disiplin masyarakat terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan demi...
MI/M Irfan

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Jokowi Masih Tinggi

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 17:35 WIB
Hal tersebut terlihat dari sekitar 79% masyarakat yang percaya terhadap kebijakan Presiden Jokowi dan Hanya sekitar 20% yang menyatakan...
Antara

Mahfud: Moral dan Agama Halau Hasrat Korupsi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 15:06 WIB
"Pun karena demokrasi orang bebas membuat kesepakatan atas nama demokrasi prosedural untuk korupsi sehingga korupsi semakin...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya