Jumat 10 Juli 2020, 21:32 WIB

Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Lahirkan Kerancuan Baru

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Lahirkan Kerancuan Baru

Antara/Moch Asim
Warga melakukan pendaftaran program Kartu Prakerja

 

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio menilai, revisi Peraturan Presiden 76/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja melahirkan kerancuan baru.

Itu terkait dengan pasal 31A yang menyebutkan pemilihan mitra program Kartu Prakerja bukan merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun dalam pemilihan mitra, pelaksana program harus menerapkan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Menurut saya harus tender karena itu dibiayai APBN. Ada penunjukkan tapi ada syaratnya dan itu tidak mudah. Ini jelas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang dibeli kan programnya dan diberikan ke penerima manfaat. Ya itu pengadaan negara karena dibiayai APBN. Ini malah jadi kerancuan baru," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (10/7).

"Terus apa namanya kalau bukan pengadaan barang dan jasa pemerintah ? Kan dia dapat duit dari APBN. Mereka itu kan vendor, ya itu harus ditender. Harus ada LKPP. Kan masukin harga ke LKPP kemudian dipilih yang mau dipakai. Itu harus ditenderin," sambungnya.

Sementara pada pasal 31C dalam Perpres 76/2020 dijelaskan bila penerima manfaat program Kartu Prakerja tidak memenuhi ketentuan, maka pelaksana program dapat meminta ganti rugi kepada peserta tersebut.

Pada poin tersebut, Agus mempertanyakan maksud pemerintah. Sebab, dalam program tersebut ada penyeleksian oleh pelaksana program yang harusnya mampu memverifikasi data calon peserta. Bila pun nantinya ada kesalahan, seharusnya pelaksana program yang dikenai sanksi.

Baca juga : Jokowi Bolehkan Penunjukan Mitra Kartu Prakerja Tanpa Tender

"Kok malah diminta ganti rugi ? Kan yang menyeleksi mereka. Kalau ada kesalahan ya bukan salah yang menerima. Itu nanti jadi sumber korupsi baru. Kan pembayaran ini sekarang dari penerima. Nanti malah jadi ada kongkalikong di dalamnya. Makanya ini pengawasnya siapa ? Kemudian siapa yang ngawasin pengawas itu ?" jelasnya.

Ia menyarankan, sistem pembayaran pelatihan dalam program Kartu Prakerja sebaiknya langsung dilakukan oleh manajemen pelaksana. Itu jauh lebih memudahkan dari sisi pengawasan dan ketepatan penggunaan uang negara.

"Langsung saja dari PMO yang bayar. Jadi penerima manfaat hanya menerima uang insentif saja. Itu untuk menghindar disalahgunakan," pungkasnya.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebutkan, dua poin dalam Perpres 76/2020 bertolak belakang dengan semangat digulirkannya program Kartu Prakerja. Menurutnya, pada pasal 31A, pemerintah justru mempertegas untuk membenarkan apa yang sebelumnya menjadi polemik di publik.

Kemudian pada pasal 31C terkait ganti rugi dari peserta Kartu Prakerja, Trubus bilang, ketentuan tersebut malah membebani masyarakat yang telah terkapar perekonomiannya karena pandemi covid-19.

"Dua poin itu mengerikan sekali. Karena itu nanti akan jadi korupsi kebijakan. Ini perlu ditinjau lagi, dievaluasi lagi, kalau tidak ini akan membahayakan. Nanti yang ada aturan-aturan lain akan mengikuti hal-hal seperti itu," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Ist

UMKM Jadi Motor Ekonomi Rakyat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

👤mediaindoesia.com 🕔Senin 10 Agustus 2020, 12:01 WIB
Pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan...
MI/ROMMY PUJIANTO

Istana Sebut Indonesia belum Alami Resesi

👤Nur Azizah, Andhika Prasetyo 🕔Senin 10 Agustus 2020, 11:11 WIB
Berdasarkan konsensus ekonomi di seluruh dunia, resesi merupakan pertumbuhan negatif perekonomian berturut-turut selama dua kuartal...
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Terancam Resesi, Kadin Minta RUU Cipta Kerja Disahkan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 08:53 WIB
"Omnibus ini betul-betul perlu untuk disahkan secepatnya bila kita ingin investasi terus masuk dan lapangan kerja lebih banyak...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya