Jumat 10 Juli 2020, 12:35 WIB

DPR Desak Pemerintah Jalankan 4 Hal ini untuk Tapera

Raja Suhud | Ekonomi
DPR Desak Pemerintah Jalankan 4 Hal ini untuk Tapera

MI/Dwi Apriani
Perumahan bagi ASN di Kabupaten Muba Banyuasin.

 

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak pemerintah melakukan empat hal penting terkait Program Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera) agar program itu menguntungkan rakyat. 


"Jika memang Tapera tidak bisa ditunda, saya mendesak pemerintah melakukan empat hal agar program Tapera menguntungkan
rakyat,"ujar Syaikhu dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Jumat.

Pertama, dalam Kepmen PUPR No. 242/KPTS/M/2020 diatur batasan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada kelompok sasaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, KPR Subsidi Bunga Kredit (SSB) dan KPR Subsidi Selisih Marjin (SSM), terdapat batasan penghasilan per bulan maksimal Rp8 juta.

Syaikhu mempertanyakan alasan aturan tersebut. "Ini dasarnya apa? Rasionalisasinya apa sehingga menetapkan batas maksimal Rp8 juta untuk ikut Tapera?" tanya Syaikhu.

Menurut Syaikhu, angka tersebut bisa merugikan bagi mereka yang berhak ikut Tapera, khususnya bagi suami istri yang memiliki
penghasilan gabungan melebihi Rp8 juta.

Misalnya, dia menyontohkan, ada suami istri bekerja di DKI Jakarta, dengan UMR sekitar Rp4,2 jutaan, maka jika digabung jumlahnya Rp 8,4 jutaan. Otomatis pasangan tersebut tidak dapat mengikuti Tapera, padahal mereka belum punya rumah.

    
Kedua, Syaikhu mengingatkan bahwa di samping mengelola dana dari eks Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), Tapera juga menerima peserta dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dana wakaf dan dana program pembiayaan perumahan lainnya.

Terlebih backlog pada awal 2020 untuk kelompok ini masih sebesar 1,72 juta unit, belum lagi penambahan kebutuhan perumahan setiap tahunnya. "Ini tentu saja masih sangat jauh angkanya. Kebutuhannya jelas di atas 500 ribu unit rumah," ungkap Syaikhu.

Ketiga, Syaikhu meminta Tapera ditunda, mengingat situasi yang masih terdampak pandemi COVID-19. Namun, jika tidak dapat ditunda
Syaikhu meminta pemerintah memberikan subsidi khususnya kepada ASN Golongan I dan II.

 "Idealnya ditunda. Tapi jika pemerintah memaksa, maka saya minta agar ada subsidi bagi ASN Golongan I dan II. Sebab potongan
sebesar 2,5% itu memberatkan di tengah situasi sekarang,"  kata Syaikhu.

Keempat, Syaikhu berharap BP Tapera bisa membantu aksesibilitas peserta untuk mendapatkan perumahan. Disamping itu, setelah selesai melakukan cicilan, BP Tapera bisa membantu peserta untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas rumahnya.

"Ini sangat penting. Para peserta harus dapat kejelasan status kepemilikan rumah setelah selesai," ujarnya.(Ant/E-1)

Baca Juga

Antara

Kemenperin Fasilitasi Sertikat Halal IKM Pangan

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 21:22 WIB
Kemenperin akan terus mendukung para pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk meningkatkan kualitas produk yang...
Antara/FB Anggoro

Kemenkop UKM Percepat Proses Sertifikasi Halal Produk UMKM

👤Despian Nurhidayat 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 21:15 WIB
Hal itu dikarenakan UMKM merupakan salah satu objek utama sertifikasi halal karena adanya kebijakan pemberlakuan wajib sertifikasi...
MI/Andry Widyanto

Aspadin: Air Bersih di Masa Pandemi Kian Dibutuhkan Dunia Usaha

👤Antara 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 21:07 WIB
DALAM situasi ekonomi pada masa pandemi covid-19, hampir semua investasi usaha dan industri membutuhkan air...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya