Jumat 10 Juli 2020, 10:27 WIB

Perkuat Nasionalisme, PIP Penting Diatur dengan UU

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Perkuat Nasionalisme, PIP Penting Diatur dengan UU

ANTARA/Yusuf Nugroho
Ilustrasi--Warga mengarak replika lambang negara Indonesia Garuda Pancasila saat mengikuti Kirab Merah Putih di Desa Loram, Kudus, Jateng.

 

PANCASILA sebagai dasar dan ideologi negara harus ditanamkan dan diamalkan oleh setiap warga negara. Karenanya, perlu regulasi khusus yang menjadi payung hukum bagi pembinaan ideologi Pancasila yang berkesinambungan untuk memperkuat nasionalisme.

Guru Besar Fakultas Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita mendukung pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) diatur dalam Undang-Undang (UU).

Pasalnya, pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara penting dilakukan bagi setiap warga negara, aparatur negara hingga pemerintah.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Memantik Pemerataan Pembangunan

"Apalagi Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Pembinaan Ideologi Pancasila penting diatur dalam UU," kata Romli dalam keterangan resmi, Jumat (10/7).

Romli mengatakan pengaturan PIP dalam UU harus memastikan untuk pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila agar tidak berpengaruh dari konflik pemikiran liberalisme dan marxisme, serta pengaruh kolonialisme yang antinasionalisme. Pengaturan PIP dalam UU nantinya mengatur koridor pengamalan nilai-nilai Pancasila.

"Sehingga hukum yang akan diterapkan berdasarkan nilai Pancasila adalah yang mengutamakan perdamaian, musyawarah serta berbasis hukum adat," pungkasnya. (OL-1)

Baca Juga

MI/M.Irfan

Belajar dari Kasus Joker, Kejagung-Kemendagri Eratkan Sinergitas

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 22:10 WIB
Salah satu aspek dalam kerja sama tesebut ialah kerja sama terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data ependudukan, dan Kartu...
ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Mendagri: Maksimalkan Database Dukcapil untuk Penegakan Hukum

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 21:44 WIB
Tito Kejagung yang berwenang dapat meningkatkan pemanfaatan database Dukcapil dalam mendukung penyidikan dan penyelidikan khususnya dalam...
Ilustrasi

Bupati Blora Dicecar Soal Uang 'Panas' dari PT DI

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 20:44 WIB
KPK menghadirkan Bupati Blora Djoko Nugroho sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya