Jumat 10 Juli 2020, 10:30 WIB

Kementerian Agama Siapkan Perpres Pendanaan Pesantren

Zubaedah Hanum | Humaniora
Kementerian Agama Siapkan Perpres Pendanaan Pesantren

Antara
Sejumlah santri beraktivitas di kawasan Pondok Pesantren Gratis Yatim dan Dhuafa Nurul Huda, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020).

 

SEJAK ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Kementerian Agama berkewajiban membuat peraturan turunannya. Setidaknya ada dua Peraturan Presiden (Perpres) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus disusun.

"Perpres ini secara garis besar berisi empat bab, yaitu, ketentuan umum, sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup," ujar Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, M Mudhofir seperti dikutip dari laman kemenag, Jumat (10/7).

Ia menjelaskan, ada dua pasal yang mengamanatkan terbitnya Perpres, yaitu pasal 48 dan pasal 49. Menurutnya, kedua pasal tersebut berbicara tentang pendanaan pesantren.

“Kita mematangkan pembahasan tentang pendanaan pesantren yang sebelumnya telah dibahas terlebih dahulu oleh tim kecil di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,” katanya.

Pembahasan Perpres ini dihadiri perwakilan lintas kementerian, yaitu dari Biro Hukum Kementerian Agama, Direktorat PD Pontren, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kakanwil Jawa Timur.

Menurut Mudhofir, pembahasan terkait pendanaan pesantren tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak Kementerian Agama, akan tetapi harus melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Imam Safei mengingatkan agar Perpres Pendanaan Pesantren dibuat dengan memperhatikan hal-hal yang terkait antara manajemen keuangan pondok pesantren dengan posisi masyayikh.

"Sesuai dengan isi undang-undang, Perpres ini juga harus mengedepankan independensi dan kekhasan pesantren. Meskipun ada Perpres tentang pendanaan pesantren, muru'ah pengasuh harus terus dijaga, karena ini sangat penting," tegasnya. (H-2)

Baca Juga

DOK KLHK

Pelatihan MPA Paralegal dilakukan secara Daring

👤Gan/S2-25 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 09:20 WIB
Dengan adanya pembentukan MPA paralegal ini, peserta diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian...
KLHK/Riset MI-NRC

MPA Paralegal Tingkatkan Peran Serta Masyarakat

👤Gan/S2-25 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 09:14 WIB
Pelatihan MPA paralegal dilaksanakan secara blended learning, yaitu untuk mata pelatihan teori dilakukan secara kelas daring dengan...
ANTARA/Mohamad Hamzah

Anggota DPR Kritisi Subsidi Upah untuk Pekerja

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 09:06 WIB
Jika bantuan upah bagi pekerja yang menerima gaji di bawah Rp5 juta hanya diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, pemberian bantuan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya