Rabu 08 Juli 2020, 19:23 WIB

Penyelesaian RUU PKS Perlu Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat

Putri Rosmalia Octaviyani | Humaniora
Penyelesaian RUU PKS Perlu Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat

Antara/Asep Fathulrahman
Sejumlah aktivis berunjuk rasa dalam peringatan Hari Perempuan Internasional.

 

PENYELESAIAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dinilai memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu, prosesnya akan menjadi lebih mudah.

"Saat hukum tidak mampu lagi menjangkau pemulihan korban kekerasan seksual dari traumanya. Bahkan, korban kekerasan seksual dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri, saya kira perlu adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual," ujar Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam diskusi virtual, Rabu (8/7).

Rerie, sapaan akrabnya, mengatakan kondisi masyarakat rawan mengalami kekerasan seksual. Sehingga, penting untuk diterbitkan regulasi yang mengatur secara komprehensif upaya menekan kasus kekerasan seksual. Ketentuan dalam RUU PKS mencakup upaya pencegahan, penanganan, penindakan sampai pemulihan.

Baca juga: Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Menggantung

"Upaya lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah bentuk nyata tanggung jawab negara untuk melindungi warganya," pungkas Rerie.

Ketua Mahkamah Partai Nasional Demokrat (NasDem), Saur Hutabarat, berpendapat upaya untuk menuntaskan penyusunan RUU PKS tidak cukup hanya menjadi perdebatan antar anggota atau fraksi di parlemen. Ketua umum partai politik dikatakannya perlu turun langsung untuk mengurus isu krusial tersebut.

“Saya mengusulkan rancangan PKS ini jangan semata di tangan fraksi DPR. Harus dikembalikan kepada institusi tertinggi, yaitu parpol. Fraksi itu perpanjangan tangan partai, kalau tangannya lemah, balik ke partai. Partai yang bertindak,” papar Saur.

Baca juga: RUU PKS Dilengserkan, Publik Gusar

Lebih lanjut, dia menyarankan adanya pertemuan antara ketua umum partai politik untuk membahas masalah tersebut. Jika pembahasan hanya terhenti di DPR, Saur meyakini perdebatan RUU PKS akan sulit diselesaikan.

“Ketua umum NasDem ketemu ketua umum Golkar, ketemu ketua-ketua umum lainnya, bahkan PKS,” kata Saur.

Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan dari 3.365 kasus pada 2018-2019, sekitar 400-500 kasus terkait dengan kekerasan seksual. Sementara itu, Komnas Perempuan mencatat 406.178 kasus pada 2018 dan kasus 431.471 kasus. Mayoritas kasus merupakan kekerasan seksual terhadap perempuan.(OL-11)

 

 

Baca Juga

ANTARA/ Novrian Arbi

Pahami dan Rencanakan dengan Nyaman Kontrasepsimu

👤Humaniora 🕔Senin 28 September 2020, 11:50 WIB
Keberhasilan program KB akan menghantarkan Indonesia untuk mewujudkan generasi emas dan meraih bonus demografi menuju Indonesia yang lebih...
ANTARA/ Sifa Yulinnas

Solidaritas Dibutuhkan, Sudah 123 Dokter Meninggal Akibat Covid-19

👤Atalya Puspa 🕔Senin 28 September 2020, 11:25 WIB
Dokter menjadi garda terdepan dalam penanggulangan pandemi covid-19. Sudah saatnya semua pihak membantu tugas kemanusiaan dokter secara...
DOK/Biro Pers Setpres

Presiden Minta Rencana Vaksinasi Harus Matang

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 28 September 2020, 11:16 WIB
Segala hal yang terkait dengan pemberian suntikan vaksin harus disiapkan dengan detail sejak...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya