Rabu 08 Juli 2020, 08:18 WIB

ILWA Ajak Pemerintah Benahi Industri Kehutanan dan Furnitur

Widjajadi | Nusantara
ILWA Ajak Pemerintah Benahi Industri Kehutanan dan Furnitur

MI/Widjajadi
Sekjen Indonesia Light Wood Association (ILWA), Setyo Wisnu Broto

 

REGULASI pemerintah yang sering tidak pro bisnis dan kontraproduktif bahkan bertentangan antara satu kementerian dengan kementerian lain, seharusnya bisa berpeluang besar di industri kehutanan dan furniture Indonesia di pasar global. Hingga kini industri kehutanan dan furnitur Indonesia masih kalah bersaing dengan Tiongkok, Vietnam  bahkan Malaysia.

"Bahkan jika tetap tidak bersahabat, sebentar lagi kita bisa disalip Burma dan juga Laos. Karena itu perlu segera ada solusi. Di samping perbaikan regulasi yang inline, mestinya perbankan (plat merah) mampu melihat potensi pasar furniture dunia yang begitu besar. Sehingga gilirannya bersedia memberikan kemudahan kredit dengan bunga rendah. Beri 7 persen saja, kami yakin bisa memberikan perubahan besar," kata Sekjen Indonesia Light Wood Association (ILWA), Setyo Wisnu Broto kepada wartawan di Sukoharjo, Selasa (7/7).

ILWA sebagai kumpulan asosiasi pebisnis kayu ringan Indonesia perlu membeberkan catatan FAO tahun 2017. Bahwa nilai total industri kayu dan furniture dunia adalah 2 triliun dolar Amerika/tahun. Angka itu kalau dihitung dalam rupiah  adalah sebesar Rp28 ribu triliun (kurs 1USD=Rp14.000), yang berarti lebih dari 10 kali lipat APBN saat ini. Dengan potensi sumber daya alam yang demikian besar, Indonesia harus cepat mengurai masalah ekspor industri kehutanan dan furnitur untuk mencapai 10 persen atau senilai Rp200 miliar USD/tahun market share global dalam 5 tahun kedepan.

"Kami sebelumnya pernah berdiskusi dengan presiden, dan kami akan mengingatkan untuk melanjutkan bisa diajak berdialog sekali lagi, untuk memecahkan silang sengkarut regulasi yang menghambat ini, termasuk marketing lemah pemerintah di luar negeri," ungkanya.

ILWA juga akan terus menginisiasi berdirinya Dewan Kayu dan Mebel Indonesia atau IWCF (Indonesia Wood and Furniturw Council), agar mendapatkan dorongan penuh dari pemerintah, sehingga cepat terbentuk. Pada masa Orba, Indonesia memiliki Dewan Kayu Indonesia (DKI) yang membuat ekspor industri kehutanan dan furniture nasional berjaya di pasar dunia. Wisnu berharap bisa mengintegrasikan semua stakeholder agar menyatu, dan menjadi pasukan perang ekonomi di sektor industri kayu dan kehutanan.

"Di dalam IWCF terdiri semua asosiasi industri kayu dan kehutanan, lalu semua kementerian terkait, perguruan tinggi dan akademi berbasis kehutanan dan industri perkayuan, semua lembaga bank BUMN dan lembaga keuangan pemerintah. Bahkan LSM dan organisasi milenial. Bahkan wartawan juga masuk," tandas pendiri Sekabel Indonesia ini.

baca juga: Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan Lhokseumawe Meningkat

Pada bagian lain, Wisnu selaku CEO PT Rimba Sentosa Persada juga membuat strategi seperti pengintegrasian hulu sampai hilir, dengan membuat kebun bibit dan penanaman bersama petani hutan rakyat lestari, dengan memanfaatkan luas lahan 100 ribu hektar di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

"Kami juga mengadakan mesin berteknologi tinggi yang mamou memberikan output produk yang lebih berkualitas, juga mengembangkan desain baru sebagaimana saran Presiden Jokowi, berdasar pads riset, sehingga bisa menjadi pilihan utama di pasar global," imbuh dia.

Lalu PT RSP bersama dengan asosiasi ILWA, FKMPI juga akan menginisiasi adanya penempatan marketing intelijen di Kedubes-Kedubes Indonesia di negara yang memiliki potensi pasar besar, agar bisa meningkatkan penjualan dan penguasaan market global lebih besar lagi kedepan. (OL-3)

Baca Juga

Ilustrasi

10 Napi Tahanan Kejari Denpasar Positif Covid-19

👤Arnoldus Dhae 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 21:05 WIB
Eka Widanta juga mengatakan, selama masa pandemi dengan persidangan sistim online diakui sedikit mengalami perubahan bagi tahanan jaksa...
MI/Kristiadi

Dua Anggota DPRD Positif Korona, Gedung DPRD Garut Tutup 14 Hari

👤Kristiadi 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 20:54 WIB
Namun, untuk sekarang ini pelayanan di Gedung DPRD telah ditutup sementara selama 14 hari ke...
DOK MI

1,29 Juta Pekerja di Jatim Didaftarkan Dapat Bantuan Rp600 Ribu

👤Heri Susetyo 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 20:46 WIB
Pekerja yang mendapatkan bantuan pemerintah ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Mereka yang menerima bantuan adalah pekerja formal...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya