Selasa 07 Juli 2020, 18:45 WIB

Bentrok Penyelenggara Pemilu Terlalu Kerap

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
Bentrok Penyelenggara Pemilu Terlalu Kerap

MI/SUSANTO
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari

 

LEMBAGA-LEMBAGA penyelenggara pemilu di Indonesia tampaknya terlibat suasana kompetisi antarsesama. Akibatnya, publik sering menyaksikan adanya bentrok antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ketika menanggapi isu pemilu.


Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengemukakan hal itu dalam diskusi daring kelembagaan penyelenggara pemilu.

“Kita sering melihat ketiganya sering bertabrakan satu sama lain dalam suatu situasi terkesan dibangun pihak tertentu,” ujar Feri.
Ia mencontohkan kasus perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu dalam menyikapi calon koruptor yang akan maju kembali di kontestasi politik. Begitu pun ketika terjadi perbedaan pendapat terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi.
"Saya tidak tahu apakah ini didasari oleh penyelenggara pemilu atau tidak,” ujarnya.

Karena sering terjadinya perbedaan pendapat ini, Feri kemudian mewacanakan agar KPU dan Bawaslu digabung menjadi satu atap. Nantinya Bawaslu bisa berperan sebagai lembaga inspektorat dari KPU. “Atau opsi lainnya membuat tidak adanya Bawaslu itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Feri, wacana yang mengusulkan Bawaslu menjadi lembaga peradilan pemilu sebenarnya bisa mengakhiri perannya menjadi penyelenggara pemilu.

“Karena konstitusi kita tidak bisa kemudian mencampur adukkan lembaga peradilan dan penyelenggara pemilu," jelasnya.
Pada kesempatan itu Feri menyoroti lebih besarnya anggaran Bawaslu ketimbang KPU. “agak aneh saja kalau anggaran Bawaslu itu lebih besar daripada KPU. Itu logikanya dimana-mana tidak akan bertemu," ujarnya.

Mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP), Feri mempertanyakan lingkup kerja lembaga yang dianggap belum jelas fungsinya. “Apakah menangani perkara yang fokus pada kode etik penyelenggara, atau hal-hal terkait penyelenggaraan,” pungkasnya. (P-2)

Baca Juga

Antara/Ahmad Subaidi

Pansel Minta Peran Mediasi Ombudsman RI Diperkuat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 17:50 WIB
Pansel tidak menampik stigma kewenangan Ombudsman seperti macan ompong. Sebab, rekomendasi yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan...
MI/Susanto

KPK: Aturan Izin Jaksa Agung Munculkan Sinisme Publik

👤Dhika kusuma winata 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 17:46 WIB
Mengeluarkan produk seperti ini di saat-saat 'pandemi' kasus Djoko Tjandra dan pemeriksaan Jaksa Pinangki sudah pasti akan...
ANTARA/SIGID KURNIAWAN

Pidato Sidang Tahunan Presiden Diharapkan Beri Harapan ke Publik

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Selasa 11 Agustus 2020, 17:06 WIB
Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan, lanjut Fadel, juga harus membuat penegasan, terutama soal bagaimana mendongkrak secara riil...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya