Selasa 07 Juli 2020, 08:45 WIB

DPR Mau Kocok Ulang Pimpinan BI dan OJK

Raja Suhud | Ekonomi
DPR Mau  Kocok Ulang Pimpinan BI dan OJK

Antara/Puspa Perwita Sari
Ketua Komisi XI Dito Ganinduto (tengah) bersama pimpinan komisi XI lainnya.

 

KETUA  Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kepemimpinan di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan tak ragu untuk melakukan kocok ulang atau penggantian kepemimpinan jika tak ada perbaikan kinerja secara signifikan
dalam penanganan pandemi covid-19.

Dito mengatakan pertimbangan tersebut juga seiring keputusan DPR yang telah memasukkan Revisi Undang-Undang Bank Indonesia, --UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia-- ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) UU Prioritas 2020.

"Ada masalah leadership (kepemimpinan). Leadership yang mungkin kita perlu kaji ulang, tidak apa-apalah sudah. Kalau perlu kita kocok ulang kalau memang masih seperti ini, karena banyak sangat terdampak dengan situasi saat ini, mereka seharusnya kerja extra ordinary di masa seperti ini," kata Dito kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dito mengatakan evaluasi kinerja BI dan OJK harus segera dilakukan, terlebih karena tidak ada kepastian kapan tekanan ekonomi dari pandemi covid-19 ini akan usai. Bahkan, dia mengatakan tak menutup kemungkinan UU OJK juga akan direvisi dan masuk dalam Prolegnas tahun ini.

Dalam revisi UU BI tersebut, Dito mewacanakan perubahan dalam ketentuan yang mengatur kepemimpinan dan juga beberapa peraturan.

"Setiap hari terus mutar saja pembahasannya ini mengenai BI dan OJK. Ini ada masalah peraturan dan leadershipdi dua lembaga ini.
Maka itu peraturannya juga akan kita ubah," ujar dia.

Dito menyebutkan peraturan mengenai syarat pemberhentian Dewan Gubernur BI di UU BI juga akan menjadi salah satu usulan revisi.

"Memang sudah diatur pemberhentian di UU, tapi bisa saja kami revisi, kami sedang mempelajari," ujar Dito yang berasal dari Fraksi
Partai Golkar tersebut.

Menurut dia, urgensi untuk mengevaluasi kepemimpinan di BI dan OJK ini karena langkah kedua lembaga regulator sistem keuangan itu dinilai terlalu lamban dalam memitigasi tekanan ekonomi akibat covid-19. Hal itu juga termasuk dalam alotnya kesepakatan untuk berbagi beban burden sharing dengan pemerintah.

"Setiap hari muter-muter, seharusnya yang diutamakan kepentingan rakyat, dan pandemi ini bisa saja terjadi hingga tahun depan. Maka itu penanganannya harus cepat. Saya sudah bilang ke mereka (BI dan OJK) harus segera," ujar dia. (Ant/E-1)

Baca Juga

Ist

UMKM Jadi Motor Ekonomi Rakyat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

👤mediaindoesia.com 🕔Senin 10 Agustus 2020, 12:01 WIB
Pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan...
MI/ROMMY PUJIANTO

Istana Sebut Indonesia belum Alami Resesi

👤Nur Azizah, Andhika Prasetyo 🕔Senin 10 Agustus 2020, 11:11 WIB
Berdasarkan konsensus ekonomi di seluruh dunia, resesi merupakan pertumbuhan negatif perekonomian berturut-turut selama dua kuartal...
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Terancam Resesi, Kadin Minta RUU Cipta Kerja Disahkan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 08:53 WIB
"Omnibus ini betul-betul perlu untuk disahkan secepatnya bila kita ingin investasi terus masuk dan lapangan kerja lebih banyak...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya