Minggu 05 Juli 2020, 23:19 WIB

Lindungi Pekerja Informal, RUU PPRT Mendesak Disahkan

Antara | Humaniora
Lindungi Pekerja Informal, RUU PPRT Mendesak Disahkan

MI/M. Irfan
Demonstrasi mendesak pengesahan RUU PPRT, 2015 silam

 

SEJUMLAH organisasi perempuan di Tanah Air mendesak agar Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera ditetapkan menjadi RUU Inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada pertengahan Juli 2020.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo, mengatakan pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang rawan dan rentan dalam perlindungan hukum karena masih ada ditemukan kekerasan, eksploitasi, wilayah kerja domestik, pembatasan kebebasan dan akses untuk mendapatkan informasi, maupun tanpa pengawasan pemerintah.

"Padahal jumlah pekerja rumah tangga sangat banyak, yakni mencapai 4,2 juta, yang mana sebanyak 84 persen adalah perempuan dan sebanyak 14 persen dari jumlah perempuan itu merupakan anak dibawah usia 18 tahun," kata Giwon dalam konferensi virual, Minggu (5/7)

Oleh karena itu, kata Giwo, Kowani sebagai organisasi federasi Perempuan yang tertua dan terbesar menaruh perhatian serius terkait perlindungan pekerja rumah tangga.

"Kowani harus memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang, karena Kowani mewakili perempuan Indonesia, maka dari itu memperjuangkan agar rancangan tersebut segera di Undang-undangkan," kata Giwo lagi.

Baca juga : Mensos : Puskesos Garda Depan Pendataan dan Pengaduan Masyarakat

Kowani berharap dengan disahkannya RUU tersebut, maka meningkatnya keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Indonesia, lanjut Giwo, sebagai salah satu negara hukum mengharapkan adanya hak dan kewajiban PRT diatur dalam undang undang demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Giwo menegaskan, Indonesia perlu mencapai tujuan SDGs, perlakuan yang adil dan seimbang dalam gender dan harus masuk dalam target SDGs. Kemudian persamaan hak dan kesempatan kerja disemua sektor dan bidang tanpa diskriminasi.

Giwo menambahkan RUU PPRT merupakan wujud dan implementasi dari Pancasila. Para PRT wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

"Ada ruang khusus disetiap relung hati kita yaitu penghormatan yang layak dan tulus, bagaimanapun juga PRT juga merupakan Ibu Bangsa, sebagai perempuan yang mana kita selalu memuliakan perempuan baik itu di agama, baik itu di bangsa, di negara dan dunia sekalipun," kata dia lagi.

Giwo mendesak agar RUU PPRT dapat segera disahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak bisa ditunda lagi. RUU PPRT terkatung-katung sejak 16 tahun yang lalu.

Jumlah PRT di Tanah Air mencapai 4,2 juta, yang mana sebanyak 84 persen adalah perempuan dan sebanyak 14 persen dari jumlah perempuan tersebut merupakan anak dibawah usia 18 tahun.

Dalam waktu kurun waktu tiga tahun terakhir dari Januari 2018 sampai dengan April 2020, tercatat 1.458 kasus kekerasan pekerja rumah tangga yang bisa dilaporkan dengan berbagai bentuk kekerasan, dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya.

Baca juga : UI Gelar UTBK 2020 Sesuai SOP Covid-19

Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga Lita Anggraini mengatakan, RUU PPRT sebelumnya sudah terkatung-katung selama belasan tahun. Rapat Badan Legislasi DPR pada 1 Juli lalu memasukkan draf RUU PPRT diajukan ke rapat paripurna DP.

"Kami sangat berharap segera ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ini sudah kita tunggu sejak 16 tahun yang lalu. Kita berharap ini merupakan jalan untuk perlindungan pekerja rumah tangga," ujar Lita

Selama ini, kata Lita, pekerja rumah tangga tidak jelas jam kerjanya. Bahkan ada yang bekerja dari pagi sampai tengah malam. Pekerjaannya pun tidak ada batasannya, mulai dari membersihkan rumah hingga menjaga anak. Selain itu, banyak pekerja rumah tangga yang tidak terlindungi jaminan kesehatan. Akan tetapi belum ada perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

Perwakilan dari Maju Perempuan Indonesia, Lena Maryana, mengatakan jika RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR RI dan dibahas bersama Pemerintah hingga terwujud menjadi UU, maka akan menjadi kunci perubahan untuk pengakuan dan perlindungan pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan keadilan sosial bagi mereka.

Lena mengatakan adanya Undang-undang PPRT itu merupakan bentuk hadirnya negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja, penghapusan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan perendahan terhadap pekerjaan PRT dan PRT, mengatur hubungan kerja PRT dan pemberi kerja dengan hak dan kewajiban PRT dan pemberi kerja, dan memperkuat perlindungan bagi PRT Migran di negara tujuan. (Ant/OL-7)

Baca Juga

Medcom.id

Sebaiknya Tunda Dulu Menyapih Anak Selama Pandemi, Ini Alasannya

👤Astri Novaria 🕔Jumat 07 Agustus 2020, 22:37 WIB
Sebab, kata Nia, hingga saat ini dari banyak penelitian tidak ada transmisi Covid-19 melalui...
Ilustrasi

Bepergian, Salah Satu Masalah saat Harus Menyusui

👤Retno Hemawati 🕔Jumat 07 Agustus 2020, 22:07 WIB
Kendala utama dalam melakukan kegiatan menyusui muncul ketika sedang...
Dok Yayasan Dharma Bakti Lestari

BLT Pegawai Harus Segera Disalurkan dan Tepat Sasaran

👤Retno Hemawati 🕔Jumat 07 Agustus 2020, 22:01 WIB
Rerie mengingatkan agar penyaluran bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran agar upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional dapat...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya