Minggu 05 Juli 2020, 16:47 WIB

ASN di DKI Pantau Pasar, PSI : Kebijakan Reaktif Berisiko Tinggi

Tri Subarkah/Selamat Saragih | Megapolitan
ASN di DKI Pantau Pasar, PSI : Kebijakan Reaktif Berisiko Tinggi

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani
Pengunjung melihat barang dagangan di Blok II Pasar Senen, Jakarta

 

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI guna menerjunkan 5 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengawasi aktivitas masyarakat di pasar selama PSBB.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan menilai hal itu bukan solusi permanen dan merupakan kebijakan tambal sulam. Terlebih, menurutnya vaksin covid-19 baru tersedia 1-2 tahun mendatang.

"Selama periode pandemi, akan ada gelombang naik-turun kasus covid-19. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus menyusun kebijakan yang strategis dan permanen. Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi," kata August melalui keterangan tertulis, Minggu (5/7).

Ia menilai, pasar memiliki risiko pemaparan covid-19 yang tinggi. Menerjunkan para ASN ke pasar, sambungnya, harus diimbangi dengan pembekalan protokol khusus yang memadai dan memastikan semuanya dalam kondisi fisik yang pria.

"Tidak bisa asal comot orang lalu dicemplungin begitu saja,” ujarnya.

Menurut August, setiap ASN memiliki kualifikasi di bidangnya masing-masing. Proses rekrutmen dan pendidikan para ASN membuat mereka berkualifikasi di bidang analisis (non-lapangan), maupun pekerjaan lapangan. Keduanya, lanjut August, memiliki keahlian dan tanggung jawab yang sangat berbeda.

Baca juga : Ini Tugas ASN DKI Selama Pantau Pasar

Oleh sebab itu, alih-alih menerjunkan ASN non lapangan ke pasar, ia mendorong agar Pemprov mengoptimalkan peran petugas yang selama ini di lapangan.

"Pemprov DKI harus mengoptimalkan peran para petugas lapangan, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Jika jumlahnya tidak cukup, Pemprov bisa melibatkan pihak eksternal seperti TNI dan Polri,” paparnya.

Pelibatan pihak eksternal dikatakan August membutuhkan anggaran yang lebih. Padahal, APBD 2020 diperkirakan menyusut 53 persen. Artinya, dari total Rp87,9 triliun, menjadi hanya Rp47 triliun. Atas dasar itu, ia mendorong Pemprov untuk mencairkan anggaran Formula E sebesar Rp560 miliar.

"Uang sebesar itu bisa digunakan untuk keperluan penanganan pandemi covid-19, termasuk untuk pengawasan pasar,” tandas August.

Sebelumnya, sebanyak 5 ribu ASN DKI ditugaskan menjaga 151 pasar untuk megawasi kegiatan masyarakat selama PSBB masa transisi. Hal tersebut sesuai dengan Surat Tugas No 554/081 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Saefullah. (OL-7)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio

Marak Klaster Perkantoran, DKI Minta Perusahaan Lebih Serius

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 17:45 WIB
Pemprov DKI telah menggaungkan berbagai upaya pencegahan covid-19 di lingkungan kantor. Arahan itu tertuang dalam Surat...
MI/Fransisco Carolio

RSUP Persahabatan Overload, Banyak Pasien Covid-19 Ditolak

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 16:55 WIB
Pihak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan membenarkan banyak menolak pasien covid-19 karena kapasitas untuk daya tampung untuk...
ANTARA/ARIF FIRMANSYAH

HUT ke-75 RI Momentum untuk Merawat Persatuan dan Kesatuan

👤Mathias S Brahmana 🕔Rabu 12 Agustus 2020, 16:50 WIB
Sejatinya kondisi tersebut tidak mengurangi kekhusukan kita dalam merayakan moment bersejarah tersebut pada 17 Agustus...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya