Minggu 05 Juli 2020, 16:23 WIB

RUU Cipta Kerja Penting untuk Benahi Regulasi Ketenagakerjaan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
RUU Cipta Kerja Penting untuk Benahi Regulasi Ketenagakerjaan

Antara
Aktivis Greenpeace menolak pembahasan RUU Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

 

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR dinilai menjadi momentum untuk mereformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Sebab, skor Indonesia untuk kebebasan ketenagakerjaan tahun 2020 merosot di peringkat 145 dari 184 negara.

Direktur Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks), Arif Hadiwinata mengatakan, rendahnya skor kebebasan ketenagakerjaan di Indonesia telah menciptakan iklim investasi yang buruk, lapangan kerja menjadi langka, dan jumlah pengangguran semakin meningkat.

Baca juga: Omnibus Law akan Buat Iklim Investasi Semakin Baik

"Tingginya pengangguran akan menghantui perekonomian nasional. Pemerintah harus secepatnya mengeluarkan kebijakan yang dapat menampung mereka melalui penciptaan lapangan kerja," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (5/7).

Arif mengatakan, Indonesia memiliki cukup banyak regulasi yang mengatur sektor ketenagakerjaan. Namun demikian, banyaknya regulasi tidak menjamin efisiensi. Yang terjadi justru tumpang tindih regulasi.

‘’Hasilnya bukan memudahkan, tapi malah memberatkan. Regulasi justru menjadi hambatan paling umum untuk melakukan kegiatan wirausaha secara bebas dan investasi," ucap Arif.

Karenanya, Arif mengatakan, reformasi regulasi ketenagakerjaan di Indonesia adalah keharusan. RUU Cipta Kerja adalah peluang bagi reformasi terhadap berbagai regulasi yang berpihak kepada kepentingan nasional. "Prinsip utamanya kepentingan nasional," tegas Arif.

Baca juga: UU Omnibus Law dan Reformasi Ekonomi Struktural Indonesia

Sebagai sebuah regulasi ekosistem ketenagakerjaan, Arif menilai semua klaster dalam RUU Cipta Kerja sama pentingnya untuk dibahas dan diselesaikan dalam satu paket. Menunda atau meninggalkan salah satu kluster akan menjadikan regulasi ekosistem ketenagakerjan pincang.

“Kluster dalam RUU Cipta kerja, termasuk klaster ketenagakerjaan harus tetap dilanjutkan pembahasannya dengan penguatan pada visi kebebasan ketenagakerjaan dan penciptaan iklim saling menguntungkan di antara stakeholder yang terlibat,” pungkasnya. (Cah/A-3)

Baca Juga

ANTARA/R Rekotomo

Polri: Calon Taruna Akpol Harus Bebas Covid-19

👤Kautsar Bobi 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 08:49 WIB
Seorang calon taruni Akpol dari Kepulauan Riau batal diterima karena positif covid-19 meski menjadi yang teratas dalam uji...
ANTARA/Reno Esnir

KPK Pelajari PP Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 08:35 WIB
Pasal 6 dalam PP itu menyebut proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan diatur lebih lanjut dalam peraturan...
ANTARA/Reno Esnir

Jokowi Teken PP Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Minggu 09 Agustus 2020, 08:15 WIB
Pegawai KPK yang berstatus ASN nantinya akan memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya