Minggu 05 Juli 2020, 06:46 WIB

Laporan Bansos ke KPK Tidak Semua Bisa Ditindaklanjuti

Rudi Agung | Nusantara
Laporan Bansos ke KPK Tidak Semua Bisa Ditindaklanjuti

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Warga penerima manfaat difoto petugas saat penyaluran bantuan sosial tunai di Kampung Gedong, Bojonegoro, Serang, Banten, Sabtu (30/5/2020).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi  menerima lima aduan dari masyarakat terkait penyaluran dana bantuan sosial di Kalimantan Timur. Masyarakat mengeluhkan distribusi yang diduga tidak tepat sasaran. Koordinator Unit Kerja KPK wilayah Kaltim, Alfi Waluyo menjelaskan tiga aduan ditujukan kepada Pemkab Kutai Kartanegara. Satu laporan untuk Pemkot Balikpapan, satunya untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun aduan itu tidak ditindaklanjuti

"Ada lima laporan yang masukmelalui aplikasi Jaga Bansos. Tiga dari Kukar, tapi itu laporan ganda. Orangnya sama, laporannya sama. Lalu Balikpapan dan pemprov Kaltim," jelasnya, Sabtu (4/7).

Namun, sambung Alfi, aduan itu tidak diteruskan ke pemerintahan terkait. 

"Kita tidak teruskan ke pemerintah daerah. Kita kan punya SOP. Ketika menerima laporan, kita lakukan verifikasi, apakah bermasalah atau bukan. Kalau kurang layak enggak kami kirimkan ke pemerintah daerah," tambahnya. 

Ia menilai keluhan masyarakat yang melaporkan pengaduan itu didorong dua hal. Terkait membaiknya tata kelola dan penyaluran dana Covid-19 di Kaltim. 

"Atau antusias masyarakat yang malah kurang peduli dengan penyaluran bansos ini. Kalau tidak ada masalah,alhamdulillah," katanya.

Alfi mengimbau masyarakat Kaltim agar berinisiatif ikut mengawal penyaluran dana bansos, khususnya bansos penanganan dampak Covid-19. Pihaknya memiliki aplikasi khusus untuk memudahkan pelaporan dari masyarakat. 

"Kalau ada temuan perilaku koruptif dalam pengelolaan dana atau penyaluran bansos ke masyarakat, segera laporkan ke aplikasi milik KPK, bernama Jaga Bansos," jelasnya. 

Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store. KPK menjamin untuk merahasiakan pelapor. Aplikasi Jaga Bansos diluncurkan KPK untuk mengawal anggaran penanganan Covid-19. Selain penyaluran bansos, KPK juga memantau refocusing dana APBN dan APBD serta penggunaannya. 

"Kami juga memantau pengelolaan dan penyaluran bansos. Salah satunya melalui aplikasi Jaga Bansos," jelasnya.

baca juga: Supaya Bansos tidak Diselewengkan

Kalimantan Timur masuk wilayah IV bersama NTT, Kepri dan Kota Lampung. Dari seluruh wilayah IV, laporan tertinggi datang dari masyarakat Lampung dengan 54 laporan. Dari jumlah itu, 10 lappran telah diteruskan ke pemerintah daerah. KPK memberi waktu tujuh hari bagi daerah terkait untuk merespons pengaduan masyarakat. (OL-3)
 

Baca Juga

MI/Djoko Sardjono

Kasus Positif Covid-19 di Klaten Bertambah 12 Orang

👤Djoko Sardjono 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 08:23 WIB
Sebanyak 12 pasien baru terkonfirmasi positif terinfeksi covid-19 adalah warga dari Kecamatan Klaten Utara, Wedi, Polanharjo, Jogonalan,...
MI/Rendy Ferdiansyah

Pulihkan Ekonomi, KTH Mutiara Timur Babel Kembangkan Wisata Alam

👤Rendy Ferdiansyah 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 08:15 WIB
Ketua KTH Mutiara Timur Bangka David Siga mengatakan bukit Pagoda di Desa Rebu Bangka memiliki pemandangan alam yang begitu...
ilustasi

Positif Korona,Bupati Aceh Singkil & Istri Jalani Isolasi Mandiri

👤Amiruddin Abdullah Reubee 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 08:09 WIB
Bupati Aceh Singkil dan istrinya itu dalam kondisi segar dan bugar. Tidak ada gejala dari virus tersebut sehingga tidak memerlukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya