Minggu 05 Juli 2020, 05:05 WIB

Demokrat belum Bahas Pengusiran Dirut Inalum

Pro/P-5 | Politik dan Hukum
Demokrat belum Bahas Pengusiran Dirut Inalum

ANTARA/Galih Pradipta
Direktur Utama PT Inalum Orias Petrus Moedak

 

PARTAI Demokrat tidak akan melakukan pembahasan khusus terkait tindakan anggotanya saat rapat dengan PT Inalum dan Komisi VII beberapa waktu lalu. Kepala Badan Komunikasi Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan sejauh ini tak ada pembahasan mengenai kasus pengusiran yang dilakukan oleh Nasir tersebut di internal Demokrat.

“Sejauh ini tidak ada,” ujar Ossy ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Sebagaimana diketahui, anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Muhammad Nasir memarahi dan mengusir Direktur Utama PT Inalum Orias Petrus Moedak. Orias diusir Nasir ketika sedang mengikuti rapat dengan Komisi VII. Nasir menganggap Orias tak siap karena tak memiliki data-data yang diminta oleh Nasir.

Ossy mengatakan, kalaupun nanti masalah pengusiran itu dibahas, hal itu akan berada di bawah Fraksi Partai Demokrat di DPR. Sementara itu, sejauh ini Fraksi Demokrat di DPR juga masih belum memberikan keterangannya mengenai peristiwa tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan akan mengonfirmasi peristiwa tersebut kepada Komisi VII DPR. Dengan begitu, akan dapat diketahui dan tindak lanjuti pimpinan DPR.

Polemik pengusiran Dirut PT Inalum itu berbuntut panjang. Banyak pihak menduga pengusiran dilakukan karena anggota DPR tidak dilibatkan dalam kegiatan program sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Dasco memastikan proses klarifikasi akan berlangsung transparan dan akan memanggil pihak media massa. Namun, ia mengaku, saat ini DPR belum bisa berkomentar soal kebenaran permintaan CSR dari perusahaan milik negara itu.

Seperti diketahui, RDP tersebut menghasilkan enam kesimpulan, di antaranya Komisi VII mendesak Dirut Inalum untuk memberikan penjelasan detail proyeksi pendapatan negara dari PT Freeport Indonesia. Selain itu, Inalum juga harus menjelaskan secara detail skema utang untuk mengakuisisi saham PT Freeport dan PT Vale. (Pro/P-5)

Baca Juga

Dok. MI/Rommy Pujianto

Sidang Putusan Kasus Etik Ketua KPK Digelar Lusa

👤Dhika kusuma winata 🕔Selasa 22 September 2020, 18:00 WIB
Dewas KPK memutuskan memisahkan sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Wadah Pegawai KPK...
Antara

Pemerintah Tidak Toleransi Pelanggar Protokol Kesehatan

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 22 September 2020, 17:30 WIB
Pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pada saat...
Antara

Operasi Yustisi PSBB DKI: 14 Kantor dan 118 Restoran Disegel

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 22 September 2020, 16:40 WIB
14 kantor dan 118 rumah makan atau restoran disegel setelah terjaring operasi yustisi PSBB jilid II di DKI Jakarta dari 14 September hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya