Sabtu 04 Juli 2020, 06:35 WIB

Kampanye Umum Harus Izin Gugus Tugas

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Kampanye Umum Harus Izin Gugus Tugas

ANTARA FOTO/Septianda Perdana
Mendagri Tito Karnavian (ketiga kiri) bersama Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (kiri), Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang \.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana mengadakan kampanye umum Pilkada serentak 2020 dengan ketentuan mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pasalnya, status pandemi di setiap daerah berbeda-beda.

“Makanya dalam peraturan kami, diatur nanti, Anda boleh berkampanye dalam bentuk rapat umum apabila dapat rekomendasi dari gugus tugas,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, kemarin.

KPU lebih mendorong calon kepala daerah agar berkampanye memanfaatkan model virtual, tidak lagi pertemuan fi sik. Selain mencegah klaster baru covid-19, kampanye virtual juga bisa menjangkau pemilih lebih banyak lagi jika dibandingkan dengan tatap muka.

“Bisa dilakukan di banyak tempat, bisa menjangkau seluruh wilayah, dan dalam sehari bisa dilakukan berkali-kali. Ruang daring ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran dan kultur baru,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyebutkan suksesi pilkada sangat tergantung dengan anggaran, baik APBD maupun APBN.

“Artinya, anggaran adalah napasnya pilkada, tanpa anggaran pilkada, tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama,” kata Tito saat memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Sumatra Utara di Medan, kemarin.

Tito juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020. Apalagi, Kementerian Keuangan telah mentransfer totalnya sekitar Rp960 miliar untuk KPU dan sekitar Rp457 miliar untuk Bawaslu.

Di kesempatan itu, Tito mengingatkan pelaksanaan pilkada tetap memprioritaskan protokol kesehatan. “Kita menyadari pandemi covid-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada, termasuk saat pencoblosan,” tegasnya. (Ant/P-5)

Baca Juga

MI/Adam Dwi

3 PNS, 2 Swasta dan Pegawai BUMN Diperiksa untuk Nurhadi

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 13:12 WIB
Keterangan keenam orang itu sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penyidikan kasus...
DOK DPR RI

Program PEN Dinilai Melindungi Kemampuan Ekonomi Pelaku Usaha

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 13:00 WIB
Menurutnya, program PEN akan mendukung pelaku usaha asalkan menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh...
DOK DPR RI

Workshop Penanganan Situasi Darurat di Kompleks Parlemen Dibuka

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 12:29 WIB
Kompleks DPR juga merupakan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi saksi bisu dalam sejarah NKRI dari masa ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya