Sabtu 04 Juli 2020, 05:57 WIB

Pimpinan DPR Minta Komisi VII Lakukan Klarifikasi

Uta/Iam/X-7 | Politik dan Hukum
Pimpinan DPR Minta Komisi VII Lakukan Klarifikasi

Antara Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/325206-indef-bilang-tidak-masalah-dpr-minta-csr-ke-bumn
Dirut Inalum Orias Petrus Moerdak mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR. Saat itu menyeruak permintaan CSR dari Anggota DPR.

 

PIMPINAN DPR akan meminta klari-fi kasi Komisi VII terkait pengusiran Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Orias Petrus Moerdak, oleh anggota Komisi VII DPR Mohammad Nasir saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dan holding BUMN tambang.

“Klarifikasi akan dilakukan pada Senin (6/7) mendatang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat rapat tersebut,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen Senayan Jakarta, kemarin.

Polemik pengusiran Dirut PT Inalum tersebut berbuntut panjang. Banyak pihak menduga pengusiran dilakukan karena anggota DPR tidak dilibatkan dalam kegiatan program sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Dasco memastikan proses klarifikasi akan berlangsung transparan dan akan memanggil pihak media massa. Namun, ia mengaku, saat ini DPR belum bisa berkomentar soal kebenaran permintaan CSR dari perusahaan milik negara itu.

“Jadi, saya belum bisa menilai dan mengeluarkan pernyataan sebelum kita mengklarifikasi,” ujarnya.

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), Didik Junaedi Rachbini, menilai insiden adu mulut antara anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat dan Orias Petrus Moerdak jangan kembali terulang.

“Kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah, terlebih di situasi pandemi saat ini seharusnya saling bekerja sama. BUMN memang harus dikontrol keras, itu yang penting. Namun, rapat juga yang benar tidak perlu marah-marah. Marah ialah simbol ketidakmatangan seseorang. Oleh karena itu, harus dihentikan,” tambahnya.

Terkait permintaan pelibatan prog-ram CSR yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin, Didik menilai tidak menjadi masalah asalkan untuk pembangunan daerahnya, bukan masuk ke kantong sendiri.

Hal senada juga disampaikan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Piter Abdullah. Menurutnya, pengusiran yang dilakukan Nasir kepada Orias Petrus tidak tepat dan harus diakhiri.“Anggota DPR seharusnya menunjukkan perilaku terhormat. Insiden serupa jangan sampai menjadi contoh anggota dewan lainnya,” ujarnya.

Diketahui, dari RDP tersebut menghasilkan enam kesimpulan, di antaranya Komisi VII mendesak Dirut Inalum untuk memberikan penjelasan detail proyeksi pendapatan ne-gara dari PT Freeport Indonesia.

Selain itu, Inalum juga harus menjelaskan secara detail skema utang untuk mengakuisisi saham PT Freeport dan PT Vale. (Uta/Iam/X-7)

Baca Juga

DOK DPR RI

Anggota DPR RI Apresiasi Pemerintah Bantu UMKM

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 09:00 WIB
Politisi Partai Gerindra itu berharap, dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp28,8 triliun untuk 12 juta penerima bantuan ini, bisa...
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

KPK Gali Informasi Kegiatan Usaha Keluarga Wali Kota Banjar

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 09:00 WIB
Penggalian informasi tersebut guna mendalami kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Staf KPU Yahukimo Dibunuh, Jajaran KPU Diminta Waspada

👤Kautsar Bobi 🕔Kamis 13 Agustus 2020, 08:52 WIB
Ketua KPU Arief Budiman meminta jajarannya di daerah meningkatkan kewaspadaan setelah salah satu anggota KPU di Kabupaten Yakohimo, Papua...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya