Jumat 03 Juli 2020, 16:00 WIB

Kemenhub Sebut SIKM Tak Efektif, Pemprov DKI Anggap SIKM Efektif

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Kemenhub Sebut SIKM Tak Efektif, Pemprov DKI Anggap SIKM Efektif

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pemeriksaan terhadap pengguna kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta

 

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk mengontrol warga keluar masuk Jakarta cukup efektif. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta masih akan terus menerapkan kebijakan SIKM yang diatur melalui pergub terbaru yakni Pergub No 60 tahun 2020 untuk membatasi warga keluar masuk Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam menanggapi saran Kementerian Perhubungan untuk meniadakan SIKM karena dinilai tidak efektif batasi warga.

"SIKM efektif, karena kita masih dalam masa transisi PSBB. Masih dalam upaya bersama mengatasi pandemi covid 19, SIKM merupakan satu-satunya instrumen yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengendalikan pergerakan orang dari dalam keluar dan sebaliknya. Tujuan tentunya kita ingin mengetahui secara tegas mereka isi di aplikasi apakah mereka itu nanti dari zona merah atau masih berkutat di covid-19," kata Syafrin saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/7).

Syafrin menjelaskan syarat untuk membuat SIKM ialah adanya alamat penjamin atau pihak yang bertanggung jawab sebagai penjamin orang yang melakukan perjalanan. Selain itu, Pemprov DKI mewajibkan warga pemohon SIKM mengisi daftar riwayat penyakit atau kondisi kesehatan saat ini. Dari situlah nantinya Pemprov DKI bisa melakukan pengawasan interaksi warga pemilik SIKM selama berada di Jakarta maupun dilakukan pemda lain bagi warga Jakarta yang melakukan perjalanan ke daerah.

"DKI ini kekuatannya adalah tracing. Dengan adanya SIKM kita bisa cepat melakukan tracing covid-19, kita langsung buat ini satu klaster yang bisa kita isolasi. Karena penularan covid ini kan melalui interaksi. Bila tidak ada SIKM ini bisa sulit untuk tracing. Jangankan terlambat 1 hari, terlambat 1 jam saja kan itu penyebarannya sudah kemana-mana," ungkapnya.

Dengan demikian, peniadaan SIKM akan mempersulit pengawasan terhadap warga yang keluar masuk Jakarta. Di sisi lain, ia menegaskan prosedur permohonan SIKM saat ini sudah semakin mudah melalui website corona.jakarta.go.id.

"Tidak ada yang dipersulit. Warga mudah kok mengisinya karena yang menjawab itu mesin by sistem. Ketika pengisiannya diterima akan langsung mendapatkan pemberitahuan penerbitan SIKM," ujarnya.(OL-4)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Angkut Lebih dari 50% Kapasitas, Angkot Kena Denda Rp50 Juta

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 22 September 2020, 17:30 WIB
Pada angkot diatur hanya boleh satu supir, tiga penumpang sebelah kanan, dan dua penumpang sebelah...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Wilayah 49 RT di DKI Jakarta Masih Banjir

👤Selamat Saragih 🕔Selasa 22 September 2020, 17:20 WIB
Petugas telah menyiapkan pos pengungsian di beberapa lokasi yaitu di mushola Riyadhul Saadah di Kelurahan Kembangan Utara, dan sejumlah...
MI/Andri Widiyanto

Raperda PSBB akan Dibahas Besok

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 22 September 2020, 16:35 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang Raperda PSBB ini. Menjawab rekomendasi DPRD DKI agar diterbitkan Perda PSBB untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya