Jumat 03 Juli 2020, 06:00 WIB

Disrupsi Global 4.0

Benny D Setianto Buruh Pengajar dan Peneliti di Unika Soegijapranata, Semarang | Opini
Disrupsi Global 4.0

Dok. Unika Soegijapranata, Semarang

KENORMALAN baru menyeruak sebagai wacana dalam kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia akibat covid 19. Namun, jika dicermati, dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir secara global, kehidupan masyarakat mengalamilebih banyak disrupsi, selalu muncul kenormalan baru. Tulisan ini memaparkan disrupsi disrupsi yang terjadi, sehingga memunculkan kenormalan baru mengikuti disrupsi itu.

Disrupsi 1.0

Runtuhnya sistem keuangan AS yang merambat ke banyak negara Eropa, layak dicatat sebagai disrupsi pertama. Bahkan, sering kali dikatakan sebagai krisis keuangan global karena pengaruhnya yang semakin meluas seiring semakin terhubungnya sistem keuangan dunia. Goncangan itu membuat gerakan mengintegrasikan kehidupan keuangan nasional ke dalam skala regional dipertanyakan kembali.

Uni-Eropa mulai mempertanyakan apakah negara-negara yang sehat harus juga menanggung beban keuangan yang disebabkan negara-negara yang memang selama ini masih menggantungkan kekuatannya dari kesatuan organisasi regional. Bahkan, itu membuat Inggris keluar dari organisasi regional yang tadinya dianggap sebagai organisasi ideal bagi relasi negara serumpun dalam kawasan tertentu.

Disrupsi ini juga mempertanyakan sistem keuangan global yang selama ini diyakini akan memperbaiki keuangan nasional dengan mengintegrasikannya ke dalam pasar global. Gagasan untuk meruntuhkan sekat-sekat perlindungan negara bagi integrasi sistem global dipilih sebagai cara meningkatkan perekonomian dunia. Negara berbalik arah untuk memperhatikan kepentingan nasional dengan mendirikan lagi tembok-tembok pergerakan barang dan jasa.

Dalam relasi internal negara negara yang terkena krisis juga memunculkan kenyataan baru. Hukum pidana yang tadinya diperkirakan bisa menjangkau, ternyata tidak bisa menyentuh mereka. Negara, sekali lagi, terpaksa harus menanggung beban finansial bagi kesalahan investasi akibat gelembung ekonomi yang tidak sehat. Dengan kata lain, para pemimpin perusahaan yang melakukan praktik di luar kepatutan negara yang dalam sistem kapitalisme yang dianggap sudah menang dan menjadi akhir sejarah menurut Fukuyama, terpaksa masuk lagi ke ranah ekonomi guna menyelamatkan bangsanya.

Disrupsi 2.0

Tidak bisa dipungkiri, gelombang demokrasi merebak secara global ketika dunia menyaksikan kediktatoran yang dipimpin Uni Soviet runtuh. Gerakan masyarakat untuk menggulingkan berbagai rezim otoriter di negaranya telah memunculkan banyak negaranegara demokratik baru.

Meski, tentu saja, penerapan demokrasi di setiap negara itu menjadi sangat bervariasi. Dari sekadar menciptakan aturan formal yang memunculkan hanya demokrasi prosedural, sampai kesadaran masyarakat yang semakin meninggi. Sehingga, segala aspek kehidupannya dijalankan dengan prinsip demokrasi.

Ternyata, disrupsi kehidupan masyarakat dengan memunculkan normalitas baru dalam menyusun tata pemerintahan tidak selamanya seperti yang diharapkan. Pemimpin pemimpin yang dihasilkan dari proses yang demokratis tidak memenuhi impian para pengguling rezim otoriter sebelumnya.

Akibatnya, serangan balik terhadap demokrasi muncul. Gagasan untuk mengibarkan kembali pemilihan pemimpin secara bertahap atau perwakilan dimunculkan untuk melawan proses pemilihan langsung yang boros dan ternyata tidak menghasilkan kondisi yang lebih baik. Hal ini dibarengi dengan fenomena bangkitnya Tiongkok yang berhasil memanfaatkan sistem kapitalis.

Tetapi, tanpa mengubah struktur pemerintahannya menjadi demokratis. Serangan lain untuk mempercepat proses naiknya seseorang ke dalam panggung demokrasi ialah memanfaatkan simbol primordial yang justru mengancam sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Populisme menjadi model baru bagi naiknya seseorang ke dalam panggung demokrasi.

Menjanjikan program yang populis, terlepas daya keberlanjutannya rendah, lebih digunakan daripada menawarkan program jangka panjang. Akibatnya, oligarki baru merebak. Normalitas baru inilah yang mewarnai pola kehidupan politik di banyak negara berupaya menegakkan kehidupan demokratis setelah menggulingkan pemerintahan otoriternya.

Disrupsi 3.0

Gangguan sendi kehidupan yang ketiga ini merupakan gangguan yang sudah sering dibicarakan. Berkembangnya teknologi informatika telah melahirkan revolusi industri 4.0. Fenomena bisnis baru seperti Gojek, Alibaba, Air BnB, Uber dan sebagainya telah memunculkan gangguan bagi model bisnis konvensional.

Kecepatan dan kenyamanan bagi pengguna dan konsumen menjadi mantra baru bagi model bisnis itu. Perusahaan konvensional yang mengandalkan nilai-nilai kualitas tapi lamban, atau keamanan tapi kaku, akan diterpa model bisnis yang cepat, meski tidak terlalu akurat, atau mudah meski berisiko tinggi.

Meski masyarakat sudah terbiasa dengan model bisnis baru ini, masih ada beberapa industri yang merasa kekuatannya terletak pada nilai lebih penting dan utama dibandingkan kecepatan dan kenyamanan.

Pendidikan salah satu model bisnis yang merasa masih perlu mempertahankan kelas-kelas konvensional karena pertimbangan itu. Walau bukan berarti mereka tidak bergerak ke sana. Fenomena Harvardx dan Edx lainnya menunjukkan gerakan ke arah itu terjadi. Disrupsi teknologi inilah yang memunculkan normalitas baru bagi masyarakat.

Disrupsi 4.0

Setelah disrupsi finansial, disrupsi sosial-politik dan digital/teknologi memunculkan normalitas baru, dunia global menjadi lebih tersentak dengan munculnya disrupsi kesehatan.

Disrupsi ini seakan menjadi disrupsi akumulasi disrupsi sebelumnya, yang membuat kehidupan masyarakat memang terpaksa membutuhkan normalitas baru. Wabah covid-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi, boleh disebut menghentikan sementara. Pemerintah-pemerintah di dunia juga berpikir keras untuk menemukan formula kebijakan yang pas untuk melewati masa pandemi ini. Kebijakan yang tidak populis menjadi sasaran tembak lawan politik. Negara-negara demokratis juga tergagap ketika menyadari tidak mudah mengendalikan rakyat untuk melakukan sesuatu demi kepentingan bersama.

Keberhasilan menghadapi pandemi ternyata ditunjukkan negara yang dikategorikan lebih tidak demokratis. Pandemi itu juga memaksa bisnis yang awalnya enggan menggunakan teknologi terpaksa memanfaatkanya secara maksimal. Lebih jauh, bahkan, dalam kehidupan yang seolah tidak terganggu dengan ketiga disrupsi sebelumnya, dengan disrupsi keempat ini juga dipaksa menyesuaikan diri.

Kegiatan peribadatan terpaksa menyesuaikan diri. Pengumpulan dana rutin yang biasa dilakukan dalam ibadah berkurang (disrupsi fi nansial), jika kegiatan peribadatannya tidak menarik karena tokoh agama yang memimpin kurang pintar membawakan materi, akan membuat jemaatnya gampang berpindah ke 'lokasi lain' yang lebih sesuai selera mereka (disrupsi populisme).

Dan, tentu saja terpaksa harus tunduk kepada keterbatasan teknologi informatika dalam ritual mereka. Inilah sebenarnya normalitas baru akibat disrupsi beruntun yang mewarnai kehidupan global dan bukan sekadar memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Baca Juga

Dok. unair

Pandemi, Momentum Mendayagunakan Inovasi

👤Djoko Santoso Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 🕔Kamis 06 Agustus 2020, 03:00 WIB
PANDEMI panjang covid-19 telah memuramkan semua sektor...
Dok.pribadi

Covid-19 Dan Kebijakan Berbasis Ilmu

👤Riant Nugroho, Dosen Pascasarjana FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 14:10 WIB
Kegagalan merespons pandemi covid-19 yang membuat kita sekarang terancam resesi adalah karena kebijakan yang ada cenderung berbasis kemauan...
Medcom.id

Kaderisasi Perempuan Politik

👤Dwi Septiawati Djapar Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 04:32 WIB
Artinya, keterwakilan perempuan bukan sekadar afirmasi dan angka, melainkan bagaimana meletakkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya