Jumat 03 Juli 2020, 05:29 WIB

Wakil Menteri Harus Profesional

Ind/P-2 | Politik dan Hukum
Wakil Menteri Harus Profesional

Dok UI
Eko Prasojo Guru Besar Universitas Indonesia

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenai keberadaan wakil menteri (wamen) dalam pemerintahan.

Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara melalui pengacaranya, Viktor Santoso Tandiasa, mempersoalkan Presiden Joko Widodo mengangkat 12 wakil menteri dalam kabinet periode 2019-2024 yang tidak diatur dalam undang-undang. Ahli dari pemerintah, yakni Prof Eko Prasojo, yang hadir sebagai saksi dengan kepakaran di bidang administrasi pemerintahan, menekankan wakil menteri harus mempunyai profesionalitas di bidangnya kendati keberadaan wakil menteri merupakan diskresi presiden yang diberikan undang-undang.

“Seorang wamen harus punya profesionalitas karena harus memecahkan masalah-masalah berkaitan dengan tugas yang ada di kementerian,” ujar Prof Eko dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di ruang sidang MK, Jakarta, kemarin.

Lebih jauh, ahli menjelaskan tanpa kemampuan mendalam di bidangnya, akseptabilitas jabatan wamen di kementerian akan berkurang. Selain itu, profesionalitas juga akan mengurangi friksi dengan menteri.

Dipaparkan juga oleh Prof Eko, walaupun jabatan wamen tidak disebutkan dalam UUD 1945 seperti yang didalilkan pemohon sehingga dianggap inskonstitusional, presiden memiliki kuasa. Hal itu sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

Presiden dapat membentuk berbagai organisasi pemerintahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan mandat konstitusi, termasuk mengangkat wakil menteri. “Hal itu dimungkinan apabila adanya kompleksitas dan dinamika pemerintahan yang sangat tinggi,” ujarnya.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memahami keberadaan wamen tergantung diskresi presiden sebagai kepala pemerintahan. Diskresi itu dipandu dua hal. Pertama, jabatan tersebut diperlukan. Kedua, ukuran pengangkatan wamen harus logis, rasional beban kerjanya, dan strategis.

Namun, Wahiduddin mempertanyakan ukuran seorang wamen perlu ada di kementerian yang urusannya tidak bisa diotonomikan, seperti Kementerian Pertahanan atau Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan.

Prof Eko mengatakan pembuat undang-undang yakin bahwa presiden memiliki diskresi tidak harus memberikan wamen pada seluruh kementerian sehingga tidak menyebutkan adanya wamen pada semua kementerian. Kalau itu diatur dalam undang-undang artinya diwajibkan keberadaan wamen, diskresi presiden hilang. (Ind/P-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pemberian Bintang Jasa kepada Fahri dan Fadli Dipertanyakan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 18:00 WIB
Sepak terjang dan kiprah keduanya bagi negara dipertanyakan sehingga dinilai layak mendapatkan penghormatan dengan kategori seperti...
MI/Fransisco Carollio

Polisi Panggil 5 Saksi Baru Terkait Dugaan Suap Joko Tjandra

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 10 Agustus 2020, 17:28 WIB
Polri membuat surat panggilan untuk pemeriksaan tambahan 5 orang saksi dan membuat administrasi penyidikan dalam kasus surat jalan palsu...
Dok MI

Kawal Suara, PDI-P Kerahkan 120 Saksi Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 17:23 WIB
Para saksi ini, selain dibekali skill mumpuni terkait kepemiluan, Arif mengatakan mereka juga bagian dari strategi semakin membesarkan...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya