Jumat 03 Juli 2020, 05:17 WIB

DPR dan Pemerintah Tarik 16 RUU

Uta/Medcom/P-2 | Politik dan Hukum
DPR dan Pemerintah Tarik 16 RUU

Dok.DPR RI
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

 

PEMERINTAH dan DPR sepakat bahwa akan menarik 16 rancangan undang-undang (RUU) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dua RUU ditukar RUU baru, kemudian ada empat RUU baru yang dimasukkan.

Dengan demikian, target Prolegnas Prioritas 2020 tinggal 38 RUU dari semula 50 RUU. Pemangkasan target legislasi tersebut menyusul dampak pandemi covid-19.

DPR merasa tidak bisa menyelesaikan seluruh RUU yang telah dicanangkan hingga batas waktu Oktober 2020. “Ini mungkin penarikan RUU terbanyak yang pernah ada. Tapi memang kondisi pandemi ini harus realistis,” ucap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2020 di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Supratman mengatakan Komisi III DPR menambah pembahasan RUU Jabatan Hakim dan RUU tentang Kejaksaan. Adapun pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly menambahkan RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU prolegnas prioritas yang diganti Baleg DPR ialah RUU Penyadapan menjadi RUU Bank Indonesia. Pemerintah mengganti RUU Keamanan Laut menjadi RUU Landas Kontinen Indonesia.

“Pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan Badan Legislasi DPR untuk melakukan penyempurnaan prolegnas dari segi substansi maupun dari segi kuantitas yang lebih realistis dan sesuai dengan keputusan hukum,” tutur Yasonna.

Dengan usulan tersebut, saat ini ada 14 RUU inisiatif pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2020, termasuk omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Yasonna berharap pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan daftar yang ada hingga batas waktu Oktober 2020.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Baleg yang tetap melakukan pembahasan dan evaluasi
Prolegnas Prioritas 2020 walaupun saat ini kita dihadapkan pada keadaan pandemi covid-19 yang kita harapkan segera berlalu,” jelas Yasonna.

RUU yang ditarik antara lain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Pertanahan, RUU Kehutanan, RUU Perikanan, RUU Jalan, dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Uta/Medcom/P-2)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pemberian Bintang Jasa kepada Fahri dan Fadli Dipertanyakan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 18:00 WIB
Sepak terjang dan kiprah keduanya bagi negara dipertanyakan sehingga dinilai layak mendapatkan penghormatan dengan kategori seperti...
MI/Fransisco Carollio

Polisi Panggil 5 Saksi Baru Terkait Dugaan Suap Joko Tjandra

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 10 Agustus 2020, 17:28 WIB
Polri membuat surat panggilan untuk pemeriksaan tambahan 5 orang saksi dan membuat administrasi penyidikan dalam kasus surat jalan palsu...
Dok MI

Kawal Suara, PDI-P Kerahkan 120 Saksi Pilkada 2020

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 10 Agustus 2020, 17:23 WIB
Para saksi ini, selain dibekali skill mumpuni terkait kepemiluan, Arif mengatakan mereka juga bagian dari strategi semakin membesarkan...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya