Kamis 02 Juli 2020, 23:03 WIB

Ombudsman Dorong Pembenahan Rekrutmen Komisaris BUMN

Fachri Audhia Hafiez | Ekonomi
Ombudsman Dorong Pembenahan Rekrutmen Komisaris BUMN

Antara
Ilustrasi

 

OMBUDSMAN meminta proses rekrutmen komisaris badan usaha milik negara dibenahi. Sebanyak 397 komisaris BUMN dan 167 orang anak perusahaan perusahaan pelat merah terindikasi rangkap jabatan.
 
"Sebetulnya Kementerian BUMN juga sedang memperbaiki proses rekrutmen. Suatu proses rekrutmen yang betul-betul fair dan sesuai dengan tujuan dari BUMN," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam diskusi bertajuk 'Menyoal Rangkap Jabatan dan Benang Kusut Pengelolaan BUMN', Kamis, (2/7)
 
Ia mendorong sistem rekrutmen rekrutmen komisaris BUMN harus lebih terukur. Sehingga, kinerja BUMN akan maksimal dan tidak menggerus kepercayaan publik.

"Ombusman tidak mempersoalkan personal demi personal, yang kami persoalkan dan ingin didorong perbaikannya adalah sistem untuk kepentingan sama-sama," ujar Alamsyah.
 
Alamsyah menegaskan, rangkap jabatan komisaris di BUMN dapat memperburuk tata kelola, kepercayaan publik, dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan BUMN. Terlebih jika yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan.

Ombusman juga mendorong transparansi penilaian komisaris BUMN. Komisaris yang bekerja maksimal dan sesuai kompetensi harus dapat dilihat publik.
 
"Diumumkan dong kinerjanya, apa perlu perlu kita usul ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit kinerja para komisaris," tegas Alamsyah.

 

Baca juga: DPR Usir Dirut Inalum, Analis: Ada Salah Paham Soal Pasar Modal


 
Data 2019 Ombudsman mencatat, komisaris yang terindikasi rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, akademisi, hingga simpatisan partai politik. Praktik rangkap jabatan tersebut tidak dibenarkan.
 
Dalam menentukan komisaris juga disoroti, seperti isu kompetensi komisaris yang berasal dari relawan politik, isu dominasi jajaran direksi dan komisaris yang berasal dari Bank BUMN tertentu.

Kemudian isu penempatan anggota TNI atau Polri aktif, isu penempatan ASN aktif sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN, serta isu pengurus parpol diangkat menjadi komisaris BUMN. (OL-8)

Baca Juga

Antara/Prasetyo Utomo

Target Produksi Batu Bara Adaro Turun Jadi 52-54 Juta Ton

👤Suryani Wandari Putri 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 19:30 WIB
Target baru untuk produksi batu bara turun sekitar 10% dibandingkan tahun 2019 secara tahunan, terutama didorong oleh penurunan...
Dok. Pertamina RU IV Cilacap

Pertamina RU Cilacap Catat Rekor Penanaman Wijayakusuma Keraton

👤Raja Suhud 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 19:05 WIB
Di Cilacap pohon ini hanya tumbuh di pulau karang sisi selatan Pulau Nusakambangan yakni Pulau...
Dok.BNI

BNI Manfaatkan Cabang Luar Negeri sebagai Etalase UMKM

👤Raja Suhud 🕔Sabtu 15 Agustus 2020, 18:30 WIB
Secara khusus, BNI mengirimkan produk-produk UMKM binaannya ke luar negeri tempat KCLN...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya