Rabu 01 Juli 2020, 16:05 WIB

Tujuh Fraksi Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Tujuh Fraksi Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

ANTARA FOTO/Yusran Uccang
DEMO PRT: Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) berunjuk rasa meminta disahkannya RUU PRT, Kamis (6/2), di Makassar.

 

TUJUH fraksi di DPR-RI menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi RUU inisiatif DPR. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Dua fraksi yang tersisa, yakni Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP), memberikan catatan dan menyerahkan keputusan kepada forum Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR. Fraksi PDIP meminta RUU Perlindungan PRT ditunda lebih dahulu.

"Maka, kami dari meja pimpinan menawarkan, melihat dari komposisi yang ada dalam Rapat Baleg hari ini, kami meminta persetujuan dari Rapat Baleg ini, RUU ini menjadi usul inisiatif Baleg. Menyetujui dengan memberikan penyempurnaan-penyempurnaan yang diberikan oleh fraksi. Apakah usulan ini dapat disetujui?" kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi selaku pimpinan rapat.

Awiek, demikian sapaan Baidowi, selanjutnya meminta catatan dari masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis agar bisa menjadi bahan tinjauan bagi pihaknya dan pemerintah ketika menyusun daftar inventaris masalah RUU Perlindungan PRT. RUU Perlindungan PRT akan segera di bawa ke dalam rapat paripurna.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan RUU Perlindungn PRT bertujuan memberikan perlindungan dasar yang bersifat sosiokultural. Ia menegaskan perlindungan PRT dalam RUU ini tidak akan menjadi hubungan industrial.

"Tidak mengubah secara drastis dan tidak menimbulkan perdebatan apakah perlindungan PRT ini menjadi hubungan industrialis, itu sama sekali tidak. Kita hanya memberikan perlindungan-perlindungan dasar," ujarnya.

Supratman menjelaskan, PRT harus diberi hak perlindungan terhadap kewajiban untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Menurut Supratman, hal itu harus dijamin oleh penerima kerja.

"Saya pikir itu yang pokok yang paling penting yang paling mendasar," tegas dia. (P-2)

Baca Juga

Puspen TNI AL

Komando Armada dan Marinir Harus Miliki Kekuatan yang Sama

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 08:45 WIB
Untuk mampu mengatasi emergensi di wilayah Pasifik dan Laut Arafuru, sarana dan prasarana serta Alutsista Koarmada III dan Pasmar 3 akan...
ANTARA/Wahdi Septiawan

Indonesia Perjuangkan Sawit di Swiss

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 08:25 WIB
KBRI setempat telah melakukan pendekatan kepentingan untuk memberikan pemahaman serta data dan fakta terkait kelapa sawit di...
DOK KEMNAKER

Kemnaker Berikan Bantuan Padat Karya Produktif, Inkubasi Bisnis

👤*** 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 06:35 WIB
Saya kira tugas seluruh pembantu Presiden sekarang, semuanya harus mikiri gimana caranya bisa mengatasi Covid 19 dengan seluruh resources...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya