Selasa 30 Juni 2020, 21:39 WIB

Kebijakan Pariwisata di Masa Pandemi Dinilai Kurang Sosialisasi

Hilda Julaika | Ekonomi
Kebijakan Pariwisata di Masa Pandemi Dinilai Kurang Sosialisasi

Antara/Budei Candra Setya
Taman Wisata Alam Ijen dibuka selama 2 hari untuk simulasi pembukaan di masa new normal

 

PENELITI Bidang Ekonomi The Indonesian Institute Muhamad Rifki Fadilah menilai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di sektor pariwisata selama pandemi covid-19 ini masih minim. Terutama dalam proses penyampaian sosialisasinya kepada publik.

Padahal dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, menurut Rifki, sudah cukup responsif untuk memitigasi sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari kebijakan jadwal tahap-tahap pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan proyeksi berakhirnya pandemi covid-19 yang dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19.

“Hal ini dapat dilihat dari website Kemenparekraf yang hingga kajian ini dibuat, masih belum menampilkan informasi yang jelas dan detil mengenai langkah apa yang diambil oleh Kemenparekraf dalam merespons dampak Covid-19 ke sektor pariwisata,” kritiknya melalui Media Indonesia, Selasa (30/6).

Pasalnya, menurut Rifki hal ini menjadi persoalan yang cukup serius karena dapat menimbulkan fenomena informasi asimetris. Implikasi berikutnya adalah pelaku-pelaku di sektor pariwisata dan para wisatawan pun memiliki gap information dengan para pemangku kepentingan terkait.

Baca juga : Potensi Ekspor Tinggi, Porang Mulai Berkembang di Sulsel

Atas dasar ini, Rifki mengusulkan Kemenparekraf perlu memperbaiki pola komunikasi publik, misalnya dengan membuat kanal khusus mengenai informasi covid-19 dan dampaknya kepada sektor pariwisata, serta kebijakan Kemenparekraf dan evaluasi kebijakan yang sudah dijalankan selama ini.

Kemudian, untuk memasuki masa kenormalan baru, Kemenparekraf, Pemda, dan Dinas Pariwisata Daerah perlu memastikan bahwa semua tempat wisata telah bebas dari sentimen negatif covid-19.

“Salah satunya adalah dengan menyiapkan protokol dan prosedur yang detil untuk para wisatawan sebelum memulai perjalanan wisata,” tutupnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Aprillio Akbar

Pengamat : Ada Upaya untuk Melakukan Liberalisasi BUMN

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 12 Juli 2020, 10:29 WIB
Kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan...
medcom.id

Apindo Sebut RUU Cipta Kerja Bawa Angin Segar Pascapandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 12 Juli 2020, 07:15 WIB
Melalui Omnibus Law Cipta Kerja, Apindo berharap ada perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong...
ANTARA/Maulana Surya/Medcom.id

Kemenkop dan UKM Pangkas Persyaratan Akses Dana Bergulir

👤Iam/E-1 🕔Minggu 12 Juli 2020, 05:10 WIB
Dari 16 proses atau syarat yang rigid menjadi hanya tiga proses saja, yaitu penilaian legalitas, repayment capacity, dan pengikatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya