Selasa 30 Juni 2020, 10:05 WIB

Erick Thohir Diharapkan Rampungkan Road Map BUMN

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Erick Thohir Diharapkan Rampungkan Road Map BUMN

ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) mendengarkan paparan dari Direktur Utama IHC Dr. Fatheema Djan Rachmat.

 

USAHA pembenahan pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan oleh Menter BUMN Erick Thohir mendapat tanggapan beragam. Namun pada umumnya mereka setuju selama itu tujuannya baik.

Pengamat ekonomi dari Universitas Haluole Kendari, Syamsul Anam Ilahi misalnya. Ia menyebut fokus Erick dalam usaha pembenahan BUMN sejalan dengan masukan dari Ombudsman yang menginginkan sistim rekruitmen komisaris dan direksi di BUMN lebih akuntabel, terutama mengedepankan syarat formal dan materil dalam proses rekruitmen. Langkah itu terutama untuk menjawab klaim zero ethics serta regulasi yang berimpit.

Baca juga: BUMN Harus Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

"Menteri Erick memiliki portofolio yang cukup untuk membenahi problem fundamental dalam rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN. Pembenahan dapat dimulai dengan revisi peraturan pada tingkat kementrian dan lembaga nonkementrian  yang saling berbenturan, hingga peraturan pelaksana yang sudah lebih dahulu dibuat sebelum menteri ET menjabat," ujarnya dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Selasa (30/6).

Ia menyebut saat ini waktu yang baik untuk membenahi problem seputar rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN. Sebab benturan regulasi, konflik kepentingan, dagang pengaruh, proses rekruitmen yang diskrimatif serta mekanisme evaluasi kinerja yang lebih baik telah lama berlangsung.

Pada kesempatan yang sama, akademisi dari Universitas Negeri Jember, Dr Hari Sukarno MM menilai rangkap jabatan tidak masalah karena regulasinya memungkinkan begitu. Justru yang terpenting adalah menegakkan aturan dengan disiplin tinggi dan berbasis kompetensi yang  terekam dalam  jejak kinerja bisnis yang bersangkutan.

Sementara itu, akadmisi dari UNP Padang, Doni Satria SE, MSE menilai masalah rekruitmen di BUMN sedikit banyak akan menyinggung ranah politik. Konsepnya, kedekatan politis itu penting untuk penguasa dengan berbagai alasan dan tujuan, terlebih untuk mendukung program pemerintah. Sehingga akan sulit jika pimpinan dan pengawas BUMN beroposisi ke pemerintah.

"Ada hal yang serius yang mesti dipikirkan segera oleh kementerian  BUMN terkait dengan kompetisi dan import, misalnya soal Krakatau steel kalah bersaing dengan baja impor atau Semen Indonesia kalah bersaing dengan semen di LN. Padahal kita tahu bahwa kedua jenis produk tersebut biaya transportasinya  tinggi. Pertanyanya, Kenapa impor bisa lebih murah dibandingkan produk BUMN? Konsekuensinya, jika diproteksi dalam bentuk tarif atau kuota, artinya merugikan rakyat karena harga jadi tinggi. Tetapi jika tidak diproteksi, akibatnya BUMN bisa bangkrut. Ini yang menurut saya menjadi agenda yang perlu serius menjadi kajian Menteri BUMN," tegasnya.

Luthfi Nur Rosyidi,SE,MM,Ph,D (Cand) dari FEB Universitas Airlangga menyampaikan, seharusnya Erick secara simultan berdiskusi dengan banyak kelompok kepentingan. Permasalahan BUMN ini, kata dia bukan sesuatu yang akan bisa diselesaikan dalam satu periode, apalagi satu atau dua tahun, tapi diperlukan perencanaan strategis jangka panjang, dengan pengelola puncak yang tidak selalu berubah tiap waktu.

"Menjadi penting BUMN didorong untuk punya road map yang baik, serta dikelola secara berkelanjutan, sehingga peluang menjadikan BUMN sebagai backbone perekonomian akan jauh lebih terbuka," ujarnya.

Menanggapi persoalan rangkap jabatan, menurut Luthfi dari sudut pandang manajemen bisnis, sebenarnya problem utamanya bukanlah rangkap jabatan. Apalagi jika sebenarnya pejabat yang ditunjuk memang benar mempunyai kompetensi. Masyarakat harusnya lebih fokus pada transparansi kinerja. Hal tersebut dapat diwujudkan jika ada kontrak kinerja yang jelas bagi setiap pejabat BUMN. Kontrak kinerja ini nantinya dapat dijadikan acuan penilaian kinerja, sehingga dapat diberikan reward dan punishment yang tepat.

Akademisi yang juga pemerhati BUMN, Mursalim Nohong dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS, menjelaskan bahwa pengangkatan komisaris pada BUMN sebagai konsekuensi keberadaan pemerintah sebagai pemilik modal. Sebagai pemilik modal atau pemegang saham pemerintah tentu berkepentingan untuk menempatkan orang-orangnya pada posisi komisaris dengan tugas utamanya mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Mengenai kekhawatiran untuk tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka harus dipahami bahwa komisaris itu tidak harus setiap hari (day to day) ada tetapi yang pasti bahwa pengawasan tetap dijalankan. Tentu dalam melaksanakan tugas tersebut kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan memiliki mekanisme yang baik.

"Terkait dengan pendapatan yang diterima, sepanjang namnya bukan gaji tapi honorarium maka tentu tidak bertentangan dengan aturan. Penting untuk dipahami bahwa pengangkatan anggota Komisaris pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN sesuai dengan mekanisme yakni RUPS dan diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Soal rangkap jabatan, kata dia sebaiknya melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 yang melarang TNI dan Polri terutama pada jabatan pimpinan tinggi (JPT) aparatur sipil negara (ASN). JPT yang dimaksud adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yaitu kepala Lembaga pemerintah nonkementerian. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di antaranya sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di antaranya direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, dan sekretaris inspektorat jenderal. (Ant/A-1)

Baca Juga

Dok/PLN

Ungguli Malaysia dan Jepang, PLN Berpengaruh dalam Tekan Karbon

👤Raja Suhud 🕔Selasa 07 Juli 2020, 16:56 WIB
Perusahaan-perusahaan listrik dianggap memiliki peran penting sebagai pendukung tercapainya energi rendah...
Antara/Yulius Satria

Penjaminan Kredit Modal Kerja Bisa Dimanfaatkan Seluruh UMKM

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 07 Juli 2020, 16:45 WIB
Dalam hal ini, pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan, seperti perbankan, koperasi, hingga lembaga wakaf...
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Pengusaha Pernikahan Susun Protokol Kesehatan

👤RO 🕔Selasa 07 Juli 2020, 16:24 WIB
Simulasi dan sosialisasi protokol kesehatan ini telah dilakukan di berbagai daerah, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya