Selasa 30 Juni 2020, 12:55 WIB

Bantu Likuiditas, KAI Harap Pemerintah Bayar Utang Rp257,87 M

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Bantu Likuiditas, KAI Harap Pemerintah Bayar Utang Rp257,87 M

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI
Penumpang mengenakan masker di dalam gerbong kereta api luar biasa relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi lintas selatan di Stasiun Gambir.

 

DIREKTUR Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo menyampaikan jumlah utang pemerintah kepada perseroan mencapai Rp257,87 miliar. Adapun rincian utang itu dimulai dari tahun 2015, 2016 dan 2019.

"Jadi untuk tahun 2015, yang sudah dilakukan audit di tahun 2016 berdasarkan LHP Nomor 34 tanggal 21 Agustus 2016, maka pemerintah dinyatakan kurang bayar Rp108 miliar," ungkap Didiek dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Selasa (30/6).

"Lalu untuk utang tahun 2016, sesuai dengan LHP BPK 2016, pemerintah tercatat berutang sebesar Rp2,2 miliar. Sementara untuk tahun 2019, sesuai BA BPK 2019, pemerintah berutang Rp147,38 miliar," sambungnya.

Baca juga: Pemerintah masih Utang Rp5,02 T ke Jasa Marga, Ini Alasannya

Didiek menambahkan, pembayaran utang ini akan membantu likuiditas KAI dalam menghadapi pandemi covid-19. Dia menyebut, saat ini pendapatan KAI menurun karena operasional Kereta Api juga menurun.

"Operasional KAI kalau dilihat hanya 7%. Biasanya kami dapat Rp33 miliar dalam sehari, sekarang hanya Rp300 hingga Rp400 juta sehari, makanya ini kami lakukan dengan stress test dan dampaknya sudah mulai dari pertengahan Maret lalu," kata Didiek.

Selain membantu likuiditas, pembayaran utang ini akan memberikan keyakinan bagi stakeholder KAI baik itu masyarakat, kreditur, mitra dan lainnya akan kepastian kolektabilitas piutang pemerintah sehingga akan meningkatkan kepercayaan,

"Kemudian, KAI juga tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan piutang kepada pemegang saham," pungkasnya. (A-2)

Baca Juga

AFP/Romeo GACAD

Duo Indofood, INDF dan ICBP Tebar Dividen di Agustus

👤Raja Suhud 🕔Kamis 16 Juli 2020, 08:15 WIB
Hal itu merupakan salah satu persetujuan yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Indofood dan...
Dok. Pri

Sektor Usaha dan Stabilitas Keuangan Kunci Utama Hindari Krisis

👤M Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 16 Juli 2020, 07:25 WIB
Hal itu juga sekaligus menjadi kunci mempersiapkan pemulihan  dengan cepat ketika wabah...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Menteri Edhy Berhentikan Dirjen Perikanan Tangkap

👤Antara 🕔Kamis 16 Juli 2020, 06:34 WIB
Zulficar Mochtar diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, berdasarkan aturan  pejabat tinggi madya harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya