Selasa 30 Juni 2020, 09:29 WIB

Proyek Irigasi Senilai Rp1,2 Miliar Dikorupsi Rp1,1 Miliar

Palce Amalo | Nusantara
Proyek Irigasi Senilai Rp1,2 Miliar Dikorupsi Rp1,1 Miliar

MI/Palce Amalo
Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT, Komisaris Besar Yudi Sinlaeloe (kanan) menjelaskan kasus dugaan korupsi proyek irigasi.

 

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi paket pekerjaan peningkatan jaringan irigasi, Daerah Irigasi (DI) Mnesatbatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2017. Proyek dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat senilai Rp1,2 miliar, dan kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar sesuai hasil audit perhitungan kerugian negara.

"Jika PPN (pajak pertambahan nilai) tidak dibayarkan saat itu, dianggap pekerjaan ini total lost. Jadi saat ini yang baru kita tingkatkan menjadi tersangka tiga orang," kata Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT, Komisaris Besar (Kombes) Yudi Sinlaeloe, Selasa (30/6).

Tiga tersangka yang ditahan ialah pejabat pembuat komitmen (PPK) PWL, konsultan pengawas, DMB dan kontraktor pelaksana, MMS. Menurut Kombes Yudi Sinlaeloe, polisi akan memanggil dan memeriksa mantan kadis PUPR dan kadis PUPR yang menjabat saat ini. 

"Kita dalami juga perencanaan karena di dalam pekerjaan itu terjadi pergantian antara pejabat kadis PUPR yang lama dan yang baru," katanya.

Menurutnya, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut dibagi dalam tiga kelompok yakni korupsi di perencanaan, korupsi di pelaksanaan, dan korupsi di pengawasan. 

"Berdasarkan perhitungan kerugian negara, terdiri dari pembayaran honor tim perencana yang tidak ikut dalam survei dasar dan survei teknis," katanya.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Johanes Bangun mengatakan PWL dan DMB ditangkap pada 24 Juni 2020, sedangkan MMS ditangkap pada 25 Juni 2020.

"Dari penyidikan, barang bukti yang diamankan berupa tiga boks berisi dokumen perencanaan, proses pengadaan, dokumen perencaaan kontrak serta dokumen pembayaran terkait dugaan tindak pidana korupsi paket peningkatan jaringan irigasi Mnesatbatan," ujarnya.

baca juga: KPU Ngada Mulai Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan

Menurutnya, proyek ini dikerjakan mulai 20 Juni 2017-16 November 2017 atau selama 150 hari. 

"Proyek diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga mengakibatkan kerusakan pada bangunan bendung, saluran sekunder, dan bangunan silang yang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," ujarnya. (OL-3)

Baca Juga

haryanto mega

Limbah masih Mengalir di Bengawan Solo

👤(HT/N-2) 🕔Jumat 10 Juli 2020, 06:00 WIB
SUDAH enam bulan peringatan dilontarkan Ganjar Pranowo. Ia minta semua perusahaan di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo memperbaiki...
Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan di Tengah Pandemi

👤(DY/MY/AT/N-2) 🕔Jumat 10 Juli 2020, 05:50 WIB
DENGAN datang mendadak, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membuat para pekerja proyek pembangunan Jembatan Sei...
Denny S Ainan/Denny Susanto

Dompet Kemanusiaan Dukung Kalsel

👤(DY/N-2) 🕔Jumat 10 Juli 2020, 05:40 WIB
DOMPET Kemanusiaan Media Group terus bergerak mengalirkan donasi dari masyarakat. Di Kalimantan Selatan, sejumlah rumah sakit rujukan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya