Selasa 30 Juni 2020, 09:11 WIB

Komisi IX DPR Kritisi Serapan Anggaran Kemenkes Rendah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi IX DPR Kritisi Serapan Anggaran Kemenkes Rendah

Ist/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

 

SAAT ini serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada APBN Tahun 2020 masih rendah dan berada pada posisi 47%. Itu pun serapan terbanyak untuk anggaran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Kemenkes masih menyisakan banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan.

“Masih ada 53% lagi yang belum terserap. Dan dari 47% yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS Kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kemenkes,” kata Saleh dalam keterangan pers, Senin (29/6).

Saleh mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengingatkan hal ini kepada Menteri Kesehatan. Apa yang disampaikan Presiden tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kesehatan. Dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan jadi perbincangan hangat.

Selain itu, legislator asal Sumatera Utara itu menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 belum dibayarkan secara keseluruhan.

Sampai sejauh ini, baru dibayarkan sekitar 40%. Sementara untuk yang 60% lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah.

"Saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan Presiden ini sangat serius. Buktinya, pidato beliau ini sengaja dipublikasikan melalui akun resmi Sekretariat Presiden. Ini menandakan bahwa Presiden ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa beliau peduli dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Terutama terkait dengan persoalan Covid-19 dan ekonomi masyarakat," paparnya.

Otomatis, kalau penyerapannya rendah, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan Presiden. Alasan Kemenkes yang menyebut bahwa rendahnya penyerapan karena adanya Covid-19 tidak bisa diterima. Sebab, pandemi Covid-19 ini tidak jelas akan sampai kapan berakhirnya.

“Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020,” tutur politkus Partai Amanat Nasional (PAN) ini bertanya-tanya. (OL-09)

Baca Juga

MI/M Irfan

Alasan MA Menangkan Adik Megawati: Supaya Cerminkan Presiden NKRI

👤Henri Siagian 🕔Selasa 07 Juli 2020, 16:43 WIB
Presiden yang dipilih oleh rakyat haruslah mencerminkan Presiden...
MI/M Soleh

KBRI Malaysia tidak Mengetahui Keberadaan Djoko Tjandra

👤Haufan Hasyim Salengke 🕔Selasa 07 Juli 2020, 16:26 WIB
"Sejauh ini kami belum tahu keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia. Demikian,...
Antara

MA Gugurkan PKPU soal Penetapan Presiden Terpilih

👤Henri Siagian 🕔Selasa 07 Juli 2020, 15:57 WIB
MA juga menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya