Selasa 30 Juni 2020, 04:07 WIB

Nahrawi Divonis 7 Tahun dan Hak Politik Dicabut

Van/X-7 | Politik dan Hukum
Nahrawi Divonis 7 Tahun dan Hak Politik Dicabut

MI/PIUS ERLANGGA
Terdakwa mantan Menpora Imam Nahrawi menjalani sidang putusan kasus suap dan gratifi kasi yang disiarkan secara live streaming di Gedung KPK

 

DINILAI terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI, mantan Menpora Imam Nahrawi divonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor
Jakarta.

Politikus PKB itu juga didenda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan dan harus membayar uang pengganti Rp18,1 miliar.

Selain itu, Imam dijatuhi hukuman berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan politik selama empat tahun. Majelis hakim sependapat dan menganggap hukuman itu relevan untuk dipertimbangkan.

“Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun, dihitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” ujar Ketua Majelis Hakim Rosmina, di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Vonis Imam lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK, yakni hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut agar Imam membayar uang pengganti Rp19,1 miliar. Selain itu, hak politik Imam terancam dicabut selama lima tahun.

Dalam persidangan tersebut majelis hakim tipikor menolak permohonan justice collaborator (JC) terdakwa Imam. Hakim menilai, pada kasus suap dan gratifkasi itu, Imam tidak memenuhi persyaratan JC. Selama persidangan ia juga dinilai tidak mengakui perbuatannya. Menurut majelis tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan JC tersebut.

Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Adapun dalam perkara gratifi kasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Imam menerima suap Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,64 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Suap diberikan agar proses persetujuan dan pencairan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada 2018 dapat segera diproses. (Van/X-7)

Baca Juga

Istimewa

Pelanggaran SOP Bank Bukan Pidana

👤RO/Micom 🕔Rabu 15 Juli 2020, 12:14 WIB
SOP internal bank tidak bisa dijadikan landasan untuk mempidanakan...
MI/Soleh

Kewarganegaran Djoko Tjandra Dipertanyakan

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Rabu 15 Juli 2020, 11:47 WIB
Hingga saat ini Kejaksaan masih terus mencari keberadaan koruptor yang telah merugikan negara...
DOK IPW

Kabareskrim Minta Oknum Terlibat Surat Jalan Joko Tjandra Mundur

👤Sri Utami 🕔Rabu 15 Juli 2020, 11:20 WIB
Bareskrim Polri yang sudah mengeluarkan Surat Jalan kepada Joko Soegiarto Tjandra, sehingga buronan kelas kakap itu bebas berpergian dari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya