Selasa 30 Juni 2020, 03:46 WIB

Jangan Ada lagi Ego Sektoral

Dhk/Des/X-11 | Politik dan Hukum
Jangan Ada lagi Ego Sektoral

ANT/Hafidz Mubarak A/Medcom.id
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta semua institusi terintegrasi dalam menangani wabah virus korona dan jangan ada ego sektoral, baik antarkementerian maupun di daerah.

“Yang paling penting pengendalian yang terintegrasi, terpadu, sehingga kerja kita efektif. Tidak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan. Apalagi jalan sendirisendiri, itu harus kita hilangkan,” tegas Presiden dalam rapat percepatan penanganan covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Presiden juga meminta para menteri melakukan terobosan kebijakan. Itu diperlukan agar percepatan penanganan pandemi covid-19 bisa benar-benar berdampak. Misalnya dengan mengerahkan tenaga medis dari pusat ke wilayah di luar DKI Jakarta yang menunjukkan tren penyebaran virus tinggi. “Kedua, mungkin bisa dibantu dengan lebih banyak peralatan. Manajemennya juga dikontrol di provinsi.
Karena kalau masih datar seperti ini, tidak akan ada pergerakan yang signifikan,” kata Jokowi.

Presiden juga meminta adanya panduan untuk wilayah yang akan menerapkan kenormalan baru agar tidak terjadi kekeliruan. Daerah yang akan menerapkan kenormalan baru juga perlu diawasi ketat. “Dukungan TNI-Polri untuk kedisiplinan di masyarakat, terutama di area-area publik yang berisiko, kita harapkan betul-betul dijaga,” ungkapnya.

Pencairan anggaran

Presiden kembali menyoroti soal pencairan anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19. Ia meminta dana insentif segera disalurkan, termasuk juga penuntasan pembayaran klaim rumah sakit dan insentif untuk tenaga medis. “Prosedur di Kemenkes jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di peraturan menteri terlalu berbelitbelit, ya disederhanakan,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin menyebut penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi kini mencapai 4,68% dari total alokasi sebesar Rp87,55 triliun. Angka itu meningkat jika dibandingkan dengan yang disampaikan Menkeu pada Selasa (16/6) yakni baru 1,53%. (Dhk/Des/X-11)

Baca Juga

MI/ADAM DWI

KPK Perpanjang Penahanan 3 Eks Legislator Jambi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:20 WIB
Perpanjangan penahanan sampai dengan 21 Agustus 2020 untuk memberi waktu pematangan perkara untuk dibawa ke tahap...
MI/MOHAMMAD IRFAN

Komisi II: Perlu Ada Pembaruan UU Otonomi Daerah

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:10 WIB
 Dengan begitu pemerintah setiap tingkatan wilayah bisa berjalan dan bekerja secara...
MI/ADAM DWI

Kelanjutan Tiga Gugatan UU Korona Tunggu Rapat MK

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Senin 13 Juli 2020, 20:40 WIB
Baru berjalan dua bulan sejak disahkan, undang-undang sudah digugat tujuh kelompok pemohon ke Mahkamah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya