Senin 29 Juni 2020, 18:58 WIB

Sanksi Lemah, Implementasi Pendidikan Inklusif Alami Pelambatan

Ferdian Ananda Majni | Humaniora
Sanksi Lemah, Implementasi Pendidikan Inklusif Alami Pelambatan

MI/Fransisco Carolio
Anak-anak di Tangerang, Banten, melakukan kegiatan belajar di luar sekolah.

 

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai lemahnya sanksi dalam payung hukum menyebabkan pendidikan inklusif tidak efektif dan sulit diaplikasikan.

"Pendidikan inklusif itu sudah dibahas pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar pada 2000. Tetapi, implementasi pendidikan inklusif di Tanah Air tidak didorong kewajiban yang mengikat," ujar Lestari dalam keterangan resmi, Senin (29/6).

Menurut Rerie, sapaan akrabnya, pendidikan inklusif menyasar disabilitas dan non-disabilitas. Seperti, peserta didik di daerah tertinggal, difabel karena kecelakaan, malpraktik dan penyebab lainnya.

Baca juga: Dampak Pandemi, Kualitas Pendidikan Alami Penurunan

Mengingat implementasi tidak mencakup pengaturan sanksi, regulasi terkait pendidikan inklusif juga tidak aplikatif. Saat ini, lanjut dia, cukup banyak peraturan terkait pendidikan inklusif. Misalnya, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

"Tetapi sejumlah aturan itu dorongan implementasinya lemah," imbuh Rerie.

Lemahnya implementasi juga terjadi pada penerapan pola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Padahal, pola tersebut sudah diatur sejak 2003 dalam Undang-Undang (UU) Sisdiknas. Setelah 17 tahun berlaku, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.

Baca juga: Orang Tua Minta Keringanan SPP, Kemendikbud Tidak Bisa Intervensi

Soal nomenklatur PJJ misalnya, dalam UU disebut Pendidikan Jarak Jauh, namun dalam implementasi disebut Pembelajaran Jarak Jauh. "Artinya, ada ketidakpahaman penyusun undang-undang," paparnya.

Berikut perihal e-learning yang sudah diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Setelah 8 tahun, lanjut dia, tidak ada yang bergerak untuk pembenahan di tengah kemajuan teknologi.(OL-11)

 

Baca Juga

Dok Humas KLHK

Geliat Ekonomi Masyarakat di Hutan Boyolali

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 12 Juli 2020, 13:15 WIB
Pemerintah berkomitmen memberikan akses legal kepada rakyat untuk memanfaatkan hutan selama 35 tahun yang bisa diperpanjang sampai 70...
Media Indonesia/Andry Widyanto

Polemik Hak Paten Merdeka Belajar, DPR RI Minta Klarifikasi

👤Syarief Oebaidillah 🕔Minggu 12 Juli 2020, 11:50 WIB
Sebagai salah satu kebijakan dari Kemendikbud, Merdeka Belajar ternyata sudah dipatenkan oleh pihak swasta. Akankah akan menjadi masalah...
ANTARA

Gereja Katedral Jakarta Kembali Gelar Misa, 309 Orang Hadir

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 12 Juli 2020, 11:35 WIB
Pembukaan gereja dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan supaya tidak terjadi penularan virus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya