Senin 29 Juni 2020, 16:50 WIB

Anies Beri Izin Reklamasi Ancol, Yunarto Sentil Fahira Idris

Thomas Harming Suwarta | Megapolitan
Anies Beri Izin Reklamasi Ancol, Yunarto Sentil Fahira Idris

MI/RAMDANI
Yunarto Wijaya

 

PENGAMAT Politik sekaligus Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya menyapa Anggota DPD RI asal Jakarta Fahira Idris melalui akun twitternya. Yunarto menyapa Fahira terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta yang baru-baru ini memberi izin reklamasi di Ancol.

Padahal saat awal menjabat, Anies berjanji untuk tidak melanjutkan reklamasi dan itu didukung penuh oleh Fahira.

"Halo Mbak Fahira Idris," tulis Yunarto melalui akun twitternya @yunartowijaya.

Yunarto selain menyapa Fahira yang dikenal sebagai pendukung Anies tersebit menyertakan bukti pernyataan Fahira beberapa tahun lalu yang mendukung keputusan Anies menghentikan semua izin reklamasi di Jakarta.

"Kemenangan telak dua digit pada Pilkada kemarin karena mayoritas warga Jakarta menolak reklamasi. Jangan ada komromi. Warga Jakarta ada di belakang Anies-Sandi. Maju terus. Bersama kita tolak reklamasi. Mereka boleh punya kuasa, wewenang dan uang tapi Katakan Tolak Reklamasi. Kekuatan apa pun harus Tunduk," ungkap Fahira.

Baca juga: Sentil Reklamasi Ancol, PSI: Lebih Baik Buat Rusun Nelayan

Sebelumnya, Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu. "Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Polri Temukan Pemotongan Dana Bansos untuk Uang Lelah

👤Sri Utami 🕔Rabu 15 Juli 2020, 12:28 WIB
Motif pemotongan dana tersebut dengan alasan sebagai uang imbalan untuk para oknum perangkat desa yang mengurus bansos...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Masyarakat Lenteng Agung Butuh JPO yang Layak

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 15 Juli 2020, 10:51 WIB
Tidak adanya JPO membuat masyarakat mesti membayar ke PT KAI atau KCJ bila hendak melintas ke seberang jalan karena mesti melalui stasiun...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pemprov DKI Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol

👤Yakub Pryatama 🕔Rabu 15 Juli 2020, 09:30 WIB
Penerbitan izin diduga kuat tidak memenuhi syarat administrasi formil maupun substansial terhadap perlindungan dan pengelolan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya