Senin 29 Juni 2020, 15:19 WIB

Sentil Reklamasi Ancol, PSI: Lebih Baik Buat Rusun Nelayan

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
Sentil Reklamasi Ancol, PSI: Lebih Baik Buat Rusun Nelayan

FOTO ANTARA/Andika Wahyu
Ilustrasi proyek reklamasi

 

WAKIL Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengkritik Gubernur Anies Baswedan soal reklamasi izin Ancol. Ia mendesak agar perluasan lahan tersebut untuk membangun rumah susun (rusun) nelayan.

“Warga nelayan adalah kelompok yang paling rentan terkena imbas dari proyek reklamasi ini. Di Jakarta Utara, bisa dilihat sendiri ada ribuan warga hidup di rumah yang tidak layak, di lingkungan yang tidak sehat, dan selalu terancam banjir," ujar Anies dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (29/6).

Menurut Justin, lahan 6 hektar tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit, dengan asumsi dibangun tower setinggi 16 lantai dan luas tiap unit 50 meter persegi. Tidak hanya hunian, lahan tersebut juga bisa digunakan untuk membangun kawasan terpadu yang di dalamnya terdapat pasar, sekolah, dan puskesmas.

“Saat ini pendapatan daerah sedang anjlok akibat pandemi covid. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus kreatif mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan rusun nelayan tidak membebani APBD. Salah satunya, Gubernur Anies bisa memerintahkan agar pihak developer menanggung biaya pembangunan rusun nelayan," jelas Justin.

Baca juga: DPRD Ancam Reklamasi Ancol Bisa Dihentikan

Anggota Komisi D DPRD itu mengatakan, Gubernur Anies sebaiknya menggunakan hak diskresi itu untuk memberikan manfaat yang besar ke nelayan.

Justin menyebut, Anies telah menyetujui dua proyek reklamasi seluas 35 hektar dan 120 hektar di kawasan Ancol yang tertuang pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Dalam keputusan tersebut, PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai developer harus menyerahkan kontribusi berupa lahan seluas 6 hektar. Namun belum jelas apakah lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat kecil

“Dengan adanya hak diskresi, maka hanya butuh political will dari Gubernur Anies. Ini sesederhana Gubernur tinggal kasih perintah saja. Jika Gubernur benar-benar peduli dengan kualitas hidup warganya, maka dalam waktu dekat akan segera terwujud rusun untuk nelayan," pungkas Justin. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Masyarakat Lenteng Agung Butuh JPO yang Layak

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 15 Juli 2020, 10:51 WIB
Tidak adanya JPO membuat masyarakat mesti membayar ke PT KAI atau KCJ bila hendak melintas ke seberang jalan karena mesti melalui stasiun...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pemprov DKI Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol

👤Yakub Pryatama 🕔Rabu 15 Juli 2020, 09:30 WIB
Penerbitan izin diduga kuat tidak memenuhi syarat administrasi formil maupun substansial terhadap perlindungan dan pengelolan...
Dok MI

RSUD di Jakarta Tutup karena Karyawan Positif Covid-19, Hoaks!

👤Ihfa Firdausya 🕔Rabu 15 Juli 2020, 09:13 WIB
Menurut informasi yang beredar di media sosial Facebook dan WhatsApp, beberapa RSUD di Jakarta terpaksa ditutup karena terdapat beberapa...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya