Senin 29 Juni 2020, 13:23 WIB

Soal Penempatan Dana di Bank Himbara, Menkeu: Ada Dua Larangan

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Soal Penempatan Dana di Bank Himbara, Menkeu: Ada Dua Larangan

Antara/Hafidz Mubarak
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers.

 

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun diawasi dengan sangat ketat.

Pemerintah, lanjut dia, sudah membuat sejumlah larangan untuk bank Himbara terkait penggunaan dana tersebut.

"Dalam penempatan dana ini, kami membuat dua larangan atau yang tidak dibolehkan oleh bank dalam menggunakan dana tersebut," ungkap Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (29/6).

Baca juga: Ini Tujuan Pemerintah Tempatkan Dana Rp30 T di Bank Himbara

Larangan pertama, dana murah tidak boleh dibeli dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, pembelian SBN hanya menguntungkan bank tertentu.

"Karena, kalau begitu bank mendapatkan untung saja. Dengan bunga murah membeli surat berhaga, dengan suku bunga lebih tinggi. Mereka tanpa melakukan apa-apa sudah mendapatkan keuntungan," imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Baca juga: Tahun Depan, Harus Ada Reformasi Kebijakan Fiskal

Ani menilai dana murah ini harus dikaitkan dengan aliran kredit. Terutama, kredit modal kerja untuk mendorong pergerakan sektor riil. Adapun larangan kedua, sambung dia, Himbara dilarang menggunakan dana untuk transaksi valuta asing.

"Oleh karena itu, kami meminta keempat bank Himbara menyampaikan kepada kita. Apa rencana mereka apabila mendapatkan penempatan dana pemerintah. Jangan sampai salah sasaran," pungkas Ani.(OL-11)

 

Baca Juga

ANTARA

Kemenperin Dorong Daur Ulang Kertas Jadi Bahan Baku Industri

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 12 Juli 2020, 11:30 WIB
Laju kebutuhan kertas di pasar global semakin besar hingga 2% per tahun sehingga menjadikan sektor industri kertas cukup potensial untuk...
ANTARA/Aprillio Akbar

Pengamat : Ada Upaya untuk Melakukan Liberalisasi BUMN

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 12 Juli 2020, 10:29 WIB
Kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan...
medcom.id

Apindo Sebut RUU Cipta Kerja Bawa Angin Segar Pascapandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 12 Juli 2020, 07:15 WIB
Melalui Omnibus Law Cipta Kerja, Apindo berharap ada perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya