Senin 29 Juni 2020, 08:17 WIB

Pencantuman Tap MPRS di RUU HIP Bisa Perkuat BPIP

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pencantuman Tap MPRS di RUU HIP Bisa Perkuat BPIP

ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Ormas Banten Bersatu (FOBB) berunjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Banten

 

SEKRETARIS Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono menjelaskan TAP MPRS No 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, sudah seharusnya dimasukan dalam RUU HIP. Regulasi ini juga sangat penting untuk memperkuat kelembagaan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

"Memang seharusnya dimasukan terkait TAP MPRS No 25 tahun 1966 tersebut tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia," kata Karjono dalam keterangan resmi, Senin (29/6).

Sementara, penundaan pembahasan RUU HIP dilakukan agar ada dialog antara DPR dengan seluruh lapisan masyarakat terkait aspirasi atau masukan lainnya.

"RUU ditunda pembahasan karena untuk memberikan kesempatan DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi atau masukan dari setiap lapisan masyarakat," tegasnya.

Baca juga:  Banyak Ditentang, RUU HIP Berpeluang Berubah jadi RUU PIP

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundangan-undangan Zainal Arifin Hoesein menekankan konsensus Pancasila memiliki tiga unsur penting yaitu cita-cita bersama yang bisa didalami dalam UUD 45. Selain itu kesepakatan tentang landasan penyelenggaraan negara dan kesepakatan tentang bentuk dan prosedur negara.

Kemudian pemahaman Pancasila tidak bisa hanya satu paham, mesti dimulai dari landasan akademik hingga penetepan konstitusi negara. Dalam perumusan RUU HIP mencantumkan TAP MPRS No.25 Tahun 1966 bila untuk memperkuat kelembagaan BPIP.

"Sebenarnya RUU ini tidak telalu menjadi soal jika terkait kelembagaan dan memasukan TAP MPRS No.25 Tahun 1966 pembubaran Partai Komunis Indonesia," ujarnya.

Hal senada dijelaskan oleh Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Abdul Kholik menekankan bahwa RUU HIP merupakan momentum penting untuk menata parlemen bangsa.(OL-5)

Baca Juga

Dok: IPW

IPW Desak Pemberi Surat Jalan Joko Tjandra Dicopot dari Jabatan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 15 Juli 2020, 10:14 WIB
Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk Joko Tjandra dikeluarkan Bareskrim Polri yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan...
MI/M Soleh

Jaksa Agung tidak Tahu Siapa yang Cabut Red Notice Djoko Tjandra

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Rabu 15 Juli 2020, 09:35 WIB
Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan...
DOK BPIB

Pembinaan Ideologi Pancasila Perlu Diatur dalam UU

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 15 Juli 2020, 08:00 WIB
Terlebih, saat ini dari berbagai hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga telah terjadi pengikisan nilai-nilai Pancasila dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya