Senin 29 Juni 2020, 04:40 WIB

KPK Nilai Insentif Cukup Memadai

Cah/Wan/X-10 | Politik dan Hukum
KPK Nilai Insentif Cukup Memadai

MI/SUSANTO
Ketua KPK Firli Bahuri

 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan program kartu prakerja sangat baik dalam menanggulangi pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran insentif sudah cukup memenuhi kebutuhan korban PHK selama masa transisi hingga mendapatkan pekerjaan baru.

“Nilai insentif sudah cukup memadai karena insentif berlanjut untuk beberapa bulan. Jadi bukan hanya untuk biaya pelatihan, tetapi juga para peserta juga mendapatkan insentif,” paparnya ketika dihubungi kemarin.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengumumkan akan melakukan perbaikan sesuai masukan dari KPK dengan menambah insentif program kartu prakerja sebesar lima kali lipat. Tambahan insentif bagi peserta ini seiring pengurangan jumlah program serta pembatasan jumlah pelatihan.

Firli mengatakan karena nilai insentif dianggap telah memadai, KPK tidak merekomendasikan kenaikan insentif dari hasil kajian perbaikan pelaksanaan program kartu prakerja. Pihaknya fokus mengkaji terkait mekanisme pemilihan peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan konten pelatihan.

“KPK juga merekomendasi perbaikan mekanisme penerimaan peserta pelatihan, materi pelatihan, sertifikasi pelaksana pelatihan dan pascapelatihan, kajian hukum atas pengadaan platform digital, serta beberapa regulasi. Kajian ini tidak menyentuh besaran insentif,” terangnya.

Sementara itu, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan rencana pemerintah untuk menambah insentif program kartu prakerja merupakan langkah yang tepat.

Namun, di sisi lain, Bhima juga menyatakan ketidaksetujuannya perihal pelatihan online yang masih terus bergulir, meskipun memang
dibatasi.“Untuk korban PHK perlu ditambah insentifnya, tapi bukan dengan jalan mengikuti pelatihan online. Karena jeda antara penerima
insentif dan mengikuti pelatihan online akan memberatkan korban PHK,” katanya.(Cah/Wan/X-10)

Baca Juga

MI/M Soleh

Soal Djoko Tjandra, Komisi III akan Panggil Imigrasi dan Polri

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 10 Juli 2020, 22:26 WIB
Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan l National Central Bureau (NCB) Interpol mencabut status buronan terpidana...
Ilustrasi

Kemensos-BNN Kerjasama Cegah dan Tangani Narkoba

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:51 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi landasan kerja sama dalam menyamakan persepsi dan cara bertindak...
Dok. Istimewa

BNPT Bangun Zona Integritas Wujudkan Bebas Korupsi

👤Antara 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:30 WIB
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertekad untuk membangun zona integritas sebagai upaya untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya