Senin 29 Juni 2020, 06:00 WIB

Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi

Sonny Harry B Harmadi, Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia/Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko. | Opini
Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi

MI/Tiyok
Ilustrasi

HARI ini tepat diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Momentum bangsa Indonesia untuk mengingat pentingnya keluarga dalam pembangunan. Tepat 50 tahun yang lalu (29 Juni 1970), pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Keluarga Berencana (KB), sekaligus peresmian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Keberhasilan program KB menurunkan jumlah anak per perempuan dari hampir 6 anak menjadi 2 anak, menyebabkan prioritas kebijakan kependudukan bergeser dari KB ke pembangunan keluarga. Pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas keluarga, menempatkan keluarga sebagai wahana pertama dan ­utama dalam pembangunan manusia berkualitas.

Harganas kali ini diperingati dalam suasana berbeda. Pandemi covid-19 selama 3 bulan terakhir telah mengubah cara hidup dan cara kerja sebagian besar keluarga Indonesia.

Perubahan yang harus dialami sekitar 270 juta penduduk dan 80.844.126 keluarga Indonesia (estimasi BPS 2020). Belum ada kepastian kapan berakhir. Kita sedang dalam transisi dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke kehidupan new normal dan berharap segera masuk ke kehidupan normal kembali.

Pandemi ini jelas berdampak terhadap ketahanan keluarga Indonesia. Semakin baik ketahanan keluarga, semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi per­ubahan akibat pandemi dan pascapandemi. Kebijakan yang tepat dapat mencegah keluarga Indonesia berada dalam situasi krisis sekaligus memastikan ketahanan keluarga tetap tangguh.  

Ketahanan keluarga mencermin­kan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, partisipasi di dalam masyarakat, dan integrasi sosial.

Ketahanan keluarga bersifat multidimensi, dianalogikan sebagai suatu modal yang terbentuk dari ­akumulasi investasi dalam keluarga. Kementerian Perlindung­an Perempuan dan Pemberdayaan Anak menggunakan 5 dimensi ketahanan keluarga, yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan ketahanan sosial budaya.
Setiap komponen memiliki indikator terukur, berbasis data BPS. Tulisan ini menganalisis 3 dari 5 komponen ketahanan keluarga, yaitu landasan legalitas dan keutuhan keluarga, lalu ketahanan fisik, serta ketahanan ekonomi.

Dimensi legalitas, keutuhan dan ketahanan fisik

Pertama, dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Data kepemilikan akta kelahiran menunjukkan secara nasional, terjadi kenaikan persentase rumah tangga, yakni seluruh anaknya memiliki akta kelahiran, dari 78,03% (2015) menjadi 83,12%(2019).

Indikasi membaiknya kesadaran rumah tangga terhadap administrasi kependudukan. Mempermudah pemerintah mendata keluarga penerima bantuan sosial terdampak pandemi covid-19.

Kebersamaan keluarga cenderung meningkat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2019 mencatat 96,32% kepala rumah tangga tinggal bersama keluarganya di satu rumah, naik jika dibandingkan dengan 2015 (95,28%). Selama pandemi terjadi migrasi balik (return migration) baik pekerja migran yang kembali dari luar negeri maupun daerah lain sehingga persentase rumah tangga yang tinggal secara utuh naik, meningkatkan ketahanan keluarga.

Selain itu, PSBB dan pengurangan aktivitas di luar rumah menyebabkan aktivitas bersama, seperti makan, belajar, dan beribadah antara anak dan orangtua meningkat.

Kedua, dimensi ketahanan fisik keluarga. Data Susenas BPS 2018 menunjukkan kurang dari 37% rumah tangga yang minimal 14 kali dalam seminggu dapat makan lengkap, makanan pokok dengan lauk-pauk nabati/hewani. Lebih baik jika dibandingkan dengan 2015, dengan angka 28,9%. Namun, selama pandemi, banyak rumah tangga kehilangan pendapatan. Jika tanpa bantuan pemerintah, ketahanan keluarga dimensi ketahanan fisik dapat turun signifikan.

Kehilangan pendapatan, bagi banyak rumah tangga di Indonesia berdampak besar terhadap kemampuan memenuhi pangan keluarga. Keputusan pemerintah untuk membrikan bantuan sosial (bansos) sudah tepat, mencegah penurunan ketahanan keluarga.

Derajat kesehatan keluarga sebagai indikator ketahanan fisik keluarga selama 2015 hingga 2019 terus naik. Angka ke­sakitan (morbiditas), menunjukkan persentase anggota rumah tangga yang menderita sakit turun dari 39,18% menjadi 36,46%.

Persentase rumah tangga dengan jaminan kesehatan naik signifikan, dari 41,58% (2015) menjadi 54,08%(2019). Namun, kinerja positif pemerintah di bidang kesehatan dapat terancam di masa pandemi covid-19 karena angka morbiditas berisiko naik.

Sumber daya kesehatan terkonsentrasi untuk penanganan covid-19 menyebabkan layanan kesehatan reguler tidak optimal. Masyarakat juga cenderung menghindari pergi ke fasilitas kesehatan. Dampaknya, ketahanan keluarga diukur dari aspek kesehatan berisiko turun.

Selama pandemi, angka kehamil­an naik. Faktanya sekitar 72% akseptor KB memilih metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik yang membutuhkan pelayanan KB reguler.

Selama masa PSBB, angka kehamilan naik, termasuk kehamilan tidak diinginkan (unwanted pregnancy). Hal ini meningkatkan risiko kematian ibu melahirkan dan juga bayi, khususnya pada kelompok ibu rentan dengan usia terlalu muda atau terlalu tua melahirkan, juga bagi ibu yang terlalu sering melahirkan.

Dimensi ketahanan ekonomi

Selanjutnya, ketiga adalah dimensi ketahanan ekonomi, yang di masa pandemi juga ditentukan tingkat tabungan keluarga. Program inklusi keuangan nasional berhasil meningkatkan rumah tangga yang memiliki tabungan berupa uang, dari 62,97% (2015) menjadi 64,04% (2018). Masalahnya, jika pandemi berlangsung lama, tabungan akan habis.

Dalam penanganan covid-19, pemerintah memang menempatkan kesehatan sebagai prioritas. Namun, pengelolaan ekonomi nasional, tidak bisa diabaikan. Ke­terbatasan tabungan menyebabkan banyak rumah tangga harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, perlu diingat, ada sekitar 35% rumah tangga yang tidak memiliki tabungan. Situasi pandemi menempatkan mereka pada ketahanan keluarga yang lemah untuk dimensi ketahanan ekonomi.

Pemberian bansos tunai maupun sembako sangat membantu kelompok rumah tangga ini. Bansos tunai Kemensos, bantuan presiden, dan BLT dana desa sebagai bansos nonregular menjangkau 17,5 juta keluarga, setara 21,7% keluarga Indonesia, sedangkan bansos reguler seperti PKH menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako mencapai 20 juta KPM.

Kedua bansos reguler tersebut mencakup 37% keluarga di Indonesia. Dengan asumsi tidak terjadi du­plikasi bansos di lapang­an, berbagai bansos reguler dan nonreguler menjangkau hampir 50% keluarga Indonesia. Termasuk, 35% rumah tangga yang tidak memiliki tabungan uang.

Data Susenas BPS 2019 menunjukkan hampir seluruh rumah tangga (96,73%) menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utamanya. Namun, penurunan daya beli selama pandemi menyebabkan banyak rumah tangga tidak mampu membayar listrik.

Oleh karenanya, keputusan pemerintah menggratiskan tarif  listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50% tarif listrik bagi pelanggan 900 VA sudah tepat, guna menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

Untuk pendidikan, masih ada 11,87% (2019) rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah (7-18 tahun) tidak bersekolah. Pandemi ini berpotensi menurunkan kinerja pendidikan nasional. Mereka yang bersekolah tidak dapat sekolah secara normal. Mereka yang tidak bersekolah semakin sulit melanjutkan pendidikan.

Lebih dari 50 juta siswa dan mahasiswa di Indonesia terdampak. Metode pembelajaran tidak sepenuhnya bisa mengandalkan teknologi. Mengingat, tidak semua siswa memiliki komputer dan akses internet. Kehilangan pendapatan keluarga juga akan menurunkan kemampuan membiayai pendidikan. Jika pandemi berlangsung lama, dapat menurunkan motivasi siswa untuk kembali bersekolah. Pandemi ini dapat menurunkan ketahanan keluarga dalam aspek pendidikan.

Kita berharap pandemi tidak berlangsung lama sehingga aktivitas ekonomi dan sektor kehidupan lainnya berangsur pulih dalam situasi kenormalan baru, hingga ditemukannya vaksin.

Pandemi covid-19 jelas berdampak terhadap ketahanan keluarga. Kebijakan pemerintah untuk menambah waktu penyaluran bansos selama pandemi sudah tepat, mengurangi risiko penurunan keta­hanan keluarga untuk dimensi ketahanan fisik dan ekonomi. Setidaknya, hingga akhir 2020. Perlu dirancang kebijakan mendukung ketahanan keluarga 2021, jika pandemi masih terus berlangsung.

Selamat Harganas, semoga pandemi ini mampu mengingatkan kita akan pentingnya membangun keluarga berketahanan dalam berbagai situasi.

Baca Juga

Nurul Candrasari Masjkuri Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Hak Konstitusi Perempuan untuk Berpolitik

👤Nurul Candrasari Masjkuri Dewan Pendiri Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 🕔Kamis 26 November 2020, 03:10 WIB
KITA mengenal terminologi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga...
Dok.Pribadi

Menyelamatkan Guru

👤Cecep Darmawan Guru Besar dan Kepala Pusat Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan Kedamaian LPPM Universitas Pendidikan Indonesia 🕔Kamis 26 November 2020, 03:00 WIB
DUNIA pendidikan benar benar tengah mengalami disrupsi di era...
Dok. Pribadi

Memimpin dalam Masa WFH

👤Andi Ilham Said Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Produk PPM Manajemen 🕔Rabu 25 November 2020, 01:25 WIB
MEMIMPIN dari jarak jauh, adalah keniscayaan yang dihadapi hampir semua pemimpin perusahaan dalam era pandemi covid-19 saat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya