Minggu 28 Juni 2020, 20:08 WIB

Ombudsman Temukan 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Politik dan Hukum
Ombudsman Temukan 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan

Ilustrasi
Rangkap jabatan

 

OMBUDSMAN RI menemukan indikasi rangkap jabatan yang dilakukan 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN dan 167 orang melakukan hal yang sama pada anak perusahaan. Temuan ini berdasarkan data pada tahun 2019.

"Kenapa kami sebut terindikasi, karena seiring dengan waktu, karena ini data 2019, di tahun 2020 ini sebagian ada yang inaktif dan sebagian ada yang aktif. Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami ke Kementerian BUMN," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat konferensi pers virtual, Minggu (28/6).

Ia menambahkan, para komisaris yang terindikasi rangkap jabatan itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, akademisi, hingga simpatisan partai politik.

Baca juga : Perlu Norma Baru dalam Kepemimpinan

Padahal, ia mengatakan, bila melihat dari regulasi yang ada, maka praktik rangkap jabatan tersebut tidak dibenarkan dan justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian di dalam proses rekruitmen, pengabaian etika, dan konflik kepentingan.

"Rangkap jabatan komisaris di BUMN ini akan memperburuk tata kelola dan mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BUMN, kalau hal yang sifatnya etik, akuntabilitas, double payment ini dibiarkan," tambahnya.

Alamsyah juga menyebut, ada beberapa perkembangan terakhir yang disorotinya pula dalam menentukan komisaris seperti isu kompetensi komisris yang berasal dari relawan politik, isu dominasi jajara direksi dan komisaris yang berasal dari Bank BUMN tertentu, isu penempatan anggota TNI atau Polri aktif, isu penempatan ASN aktif sebagai omisaris di anak perusahaan BUMN dan Isu pengurus parpol diangkat menjadi komisaris BUMN. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/Wahdi Septiawan

Indonesia Perjuangkan Sawit di Swiss

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 08:25 WIB
KBRI setempat telah melakukan pendekatan kepentingan untuk memberikan pemahaman serta data dan fakta terkait kelapa sawit di...
DOK KEMNAKER

Kemnaker Berikan Bantuan Padat Karya Produktif, Inkubasi Bisnis

👤*** 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 06:35 WIB
Saya kira tugas seluruh pembantu Presiden sekarang, semuanya harus mikiri gimana caranya bisa mengatasi Covid 19 dengan seluruh resources...
Medcom.id

RUU Cipta Kerja Memantik Pemerataan

👤Cah/Ant/P-3 🕔Sabtu 11 Juli 2020, 06:08 WIB
Semangat RUU Cipta Kerja ialah memangkas tumpang-tindih regulasi. Hal itu akan memberikan keuntungan di daerah-daerah tujuan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya