Minggu 28 Juni 2020, 13:00 WIB

Anggaran Pilkada 2020 Tahap I Rp941 M Sudah Cair

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Anggaran Pilkada 2020 Tahap I Rp941 M Sudah Cair

Dok MI
Ilustrasi Pilkada

 

ANGGARAN tambahan Pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahap pertama sebesar Rp941 miliar sudah dicarikan Kementerian Keuangan. Dana tersebut telah disalurkan ke sejumlah KPU penyelenggara Pilkada.

"Anggaran (Rp941 miliar) dikelola oleh satuan kerja KPU di masing-masing daerah," ujar Komisioner KPU I Dewa Wiarsa Raka Sandi, Jakarta, Minggu (28/6).

Baca juga: Tambahan Anggaran Pilkada belum Turun

Dewa menambahkan secara total anggaran Pilkada 2020 tahap pertama Rp1,02 triliun. Dana tersebut dibagi ke Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Detail pembagian anggaran menjadi kewenangan dua instansi tersebut. "Yang jelas untuk KPU sebesar Rp941 M," jelasnya.

Tambahan anggaran akan digunakan untuk membelanjakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang akan bertemu secara langsung dengan masyarakat. Hal itu akan diterapkan pada tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan dan pencocokan serta pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Eks Ketua KPU Provinsi Bali itu memastikan anggaran tambahan dapat mencukupi kebutuhan APD tahap pertama pada Juni dan Juli. Sehingga penyelenggara pemilu di daerah menekan terjadinya penyebaran dan penularan virus covid-19.

"(Anggaran) bisa mencukupi. Sudah disesuaikan dengan usulan masing-masing daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kemenkeu menyetujui pengajuan penambahan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp4,7 triliun. Pencairan anggaran tersebut dibagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama akan dicairkan Rp1,024 triliun pada Juni 2020. Tahap kedua, Rp3,28 triliun pada Agustus 2020. Kemudian, tahap tiga Rp457 miliar diminta dicairkan pada Oktober 2020. (Medcom.id/OL-6)
 

Baca Juga

Antara

MA Gugurkan PKPU soal Penetapan Presiden Terpilih

👤Henri Siagian 🕔Selasa 07 Juli 2020, 15:57 WIB
MA juga menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

DPR: Panja RUU PDP Tunggu Masukan Publik

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Selasa 07 Juli 2020, 15:54 WIB
"Karena masukan dari masyarakat ini penting. Jadi memang di era DPR ini masukan dari masyarakat menjadi prioritas kami untuk kemudian...
MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Komisi I Minta Kemenlu Sisir WNI tak Terdata di Luar Negeri

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Selasa 07 Juli 2020, 15:43 WIB
Upaya pendataan itu sangat penting di tengah situasi pandemi, sehingga dapat diketahui lebih pasti hal apa saja yang masih harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya