Minggu 28 Juni 2020, 12:30 WIB

KSPI Minta TKA Tiongkok Dipulangkan Kembali

Suryani Wandari Putri Pertiwi | Ekonomi
KSPI Minta TKA Tiongkok Dipulangkan Kembali

Ist
Tenaga Kerja Asing.

 

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah menarik kembali Tenaga Kerja Asing (TKA) yang sudah datang ke Indonesia dalam gelombang pertama, serta membatalkan masuknya 500 TKA Tiongkok.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyesalkan hal ini lantaran menciderai rasa keadilan pekerja lokal dan rakyat Indonesia, terutama negara ini mengalami dampak pandemi Covid-19 yang mana telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: KLHK: Perusak Hutan Lindung Dijerat Pidana Berlapis

Seharusnya, lapangan pekerjaan yang tersedia diberikan sepenuhnya kepada warga negara Indonesia.

"Di tengah pandemi dan banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, mengapa TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia? Bukankah akan lebih baik jika pekerjaan tersebut diberikan untuk rakyat kita sendiri," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (28/6).

Ia mengatakan, jika alasan masuknya ratusan TKA tersebut dibutuhkan keahliannya, Iqbal kurang sependapat. Karena PT Virtue Dragon Nickel Industry sendiri sudah cukup lama ada di Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Itu artinya selama ini perusahaan dan pemerintah gagal memenuhi persyaratan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus tenaga ahli dan melakukan transfer of khowledge dan transfer of job," kata Said Iqbal.

Hal ini mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 sudah diamanatkan bahwa setiap 1 orang TKA wajib ada pendamping 10 orang pekerja lokal.

Apabila selama ini TKA yang bekerja di sana ada pendamping tenaga kerja lokal dan terjadi transfer pengetahuan, maka pekerjaan yang ada seharusnya sudah bisa dikerjakan tenaga kerja lokal. Sehingga tidak perlu lagi mendatangkan TKA.

Bagi KSPI, hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

"Pelanggaran yang lain, seharus TKA bisa berbahasa Indonesia. Karena tidak bisa berbahasa Indonesia, hal ini akan menyulitkan dalam berkomunikasi, dalam rangka melakukan transfer of knowledge tadi," ujarnya.

"Saya tidak yakin lulusan dari UI, ITB, dan kampus-kampus ternama di Indonesia tidak mampu memenuhi skill yang dibutuhkan di sana," tambah Said Iqbal. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA/Aprillio Akbar

Pengamat : Ada Upaya untuk Melakukan Liberalisasi BUMN

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 12 Juli 2020, 10:29 WIB
Kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan...
medcom.id

Apindo Sebut RUU Cipta Kerja Bawa Angin Segar Pascapandemi

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 12 Juli 2020, 07:15 WIB
Melalui Omnibus Law Cipta Kerja, Apindo berharap ada perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong...
ANTARA/Maulana Surya/Medcom.id

Kemenkop dan UKM Pangkas Persyaratan Akses Dana Bergulir

👤Iam/E-1 🕔Minggu 12 Juli 2020, 05:10 WIB
Dari 16 proses atau syarat yang rigid menjadi hanya tiga proses saja, yaitu penilaian legalitas, repayment capacity, dan pengikatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya