Minggu 28 Juni 2020, 09:19 WIB

Pemerintah Diminta Tidak Ubah Subsidi Energi Bagi Rakyat Kecil

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Tidak Ubah Subsidi Energi Bagi Rakyat Kecil

Ist/DPR
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika.

 

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan bahwa persoalan subsidi energi adalah menyangkut tentang kebutuhan masyarakat banyak.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah dalam kondisi negara seperti sekarang ini, khususnya karena adanya pandemi virus Corona (Covid-19), pemerintah jangan lagi menambah beban rakyat, terlebih khususnya rakyat kecil.

“Subsidi energi itu ditujukan untuk masyarakat kecil. Kalau ada yang mengatakan bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran, menurut saya justru subsidi listrik jauh lebih tepat sasaran bila dibandingkan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT),” tegas Kardaya saat Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Kardaya juga menyampaikan, terkait masalah subsidi bisa dipastikan memang kerap terjadi kebocoran, akan tetapi semaksimal mungkin kebocoran itu ditekan agar tidak menjadi masalah yang besar.

"Oleh sebab itu saya berharap agar subsidi energi ini jangan diubah hingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga, baik itu subsidi listrik, subsidi elpiji 3kg, dan lain sebagainya," tuturnya.

Legislator Fraksi Partai Gerinda itu juga meminta kepada pemerintah agar tidak mewacanakan atau menyampaikan kepada publik bahwa akan mencabut subsidi, apabila belum jelas dan belum membicarakannya dengan DPR RI. "Karena nanti hasilnya hanya akan membuat gaduh saja, tetapi hasilnya tidak ada," kata Kardaya.

Sementara itu, terkait subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite, Kardaya menyatakan bahwa ada wacana premium dan pertalite akan dihilangkan. Baginya hal itu tidak ada masalah asalkan BBM yang dijual untuk rakyat harganya murah. 

"Kalau seandainya premium dan pertalite dihilangkan, saya berharap pertamax harganya diturunkan. Jadi nanti biar dihitung oleh pemerintah mana yang lebih baik, Karena kalau kita mensubsidi pPremium jelas hal itu sama dengan mensubsidi barang yang merusak lingkungan dibandingkan dengan pertamax," ujarnya.

Sedangkan menyangkut subsidi solar, ia menegaskan bahwa solar bersubsidi harus disalurkan BUMN milik negara yakni Pertamina. Oleh karenanya penyaluran yang dilakukan oleh pihak swasta sebaiknya ditinjau kembali aturannya.

Menurut Kardaya, hal tersebut sangat aneh kalau barang bersubsidi tetapi penyalurannya dilakukan oleh pihak swasta. Apalagi pihak swasta tersebut juga menyalurkan solar yang tidak bersubsidi.

Hal tersebut akan menyulitkan pengawasannya.  "Saya mengusulkan agar solar bersubsidi di salurkan 100% melalui Pertamina. Dengan demikian kita bisa lebih mengawasinya, karena Pertamina 100% adalah milik negara," pungkas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (OL-09)

Baca Juga

ilustrasi

Penganiayaan WNI ABK Lu Huang Yuan Yu Pakai Benda Tumpul

👤Kautsar Bobi 🕔Minggu 12 Juli 2020, 09:17 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo mengatakan luka memar yang ada pada tubuh Hasan diakibatkan benda...
Medcom.id/Kautsar

NasDem Ajak Selandia Baru Perluas Kerja Sama

👤RO/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 06:04 WIB
Indonesia sudah memiliki program-progam dalam mengatasi dampak covid-19 seperti kartu prakerja, subsidi listrik oleh PLN, bantuan ekonomi...
MI/Susanto

Aktivis Desak Prioritaskan RUU PKS

👤Pro/P-2 🕔Minggu 12 Juli 2020, 05:55 WIB
Selama ini penyelesaian kasus kekerasan seksual umumnya dilakukan dengan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya